PALU EKSPRES, PALU – Komisi C DPRD Palu menyoal sejumlah hal terkait pembangunan tower penguat sinyal (kamuflase) di Kota Palu. Komisi C mengaku mendapati puluhan tower yang belum memiliki izin.
Masalah ini mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Senin (5/6). Lima pimpinan OPD yang hadir diantaranya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dinas penataan ruang dan pertanahan, dinas PU, lingkungan hidup, dan Kepala Satpol PP Palu.
Hamsir, anggota Komisi C menyebut, setelah meninjau, dilapangan pihaknya menemukan banyak kejanggalan. Mulai dari lokasi pembangunan yang mengambil ruang milik jalan (Rumija) hingga dibangun diatas trotoar.
“Ini semua seolah dibenarkan Pemkot Palu. Jika demikian, kita biarkan saja pembangunan-demi pembangunan dilakukan seenaknya,”protes Hamsir.
Pihaknya kata Hamsir tidak mempermasalahkan jika semua prosedur dilaksanakan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.
“Kami tidak melarang, tapi sayangnya ada yang menyalahi. Ini harus diperbaiki. Kami akan turun meminta semua izin. Kalau izinnya non bangunan, harusnya juga melalui prosedural,”tekan Hamsir.
Idiljan, anggota lainnya menyebut layak tidaknya sebuah pembangunan tower harus diawali dari penataan ruang baik. Harusnya syarat dipenuhi dulu lalu sosialisasi ke masyarakat.
“Kedepan kita harus bersinergi tentang prosedur pembangunan tower itu,”saran Idiljan.
Ketua Komisi C Sofyan R Aswin menegaskan Pemkot harus menyetop sementara seluruh pembangunan tower yang sedang berjalan.
“Ini sikap Komisi C, benahi dulu soal izinnya baru dilanjutkan,”tegas Sofyan. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Palu, Ajenkris menyebut, dirinya belum banyak mengetahui pembangunan tower lantaran baru hampir sebulan menjabat.
Namun Ajenkris mengungkap, ada sedikitnya 31 tower yang tercatat. 19 mengambil daerah rumija, dan 12 lainnya di lahan masyarakat.
“Untuk yang berdiri dilahan masyarakat, itu bersifat prifat tidak boleh kami campuri. Karena ada mekanisme CSR perusahaan yang berlaku disitu,”jelas Ajenkris. Perusahaan yakni PT Tower Bersama Group (TBG) ungkap Ajenkris juga menyalurkan CSR dalam bentuk penerangan jalan untuk memeriahkan Festival Pesona Palu Nomoni (FPPN) tahun ini.
Menurut Ajenkris menara dengan ketinggian 15 meter tidak pula disayratkan memiliki dokumen lingkungan hidup. Tower demikian juga bisa dipindah setiap saat untuk sebuah kepentingan.
Kepala Dinas PU Palu, Singgih Prasetyo menjelaskan tower penguat sinyal masuk kategori non gedung. Fungsinya sama denga tiang listrik dan telefon.
“Karna itu tower bisa masuk dalam Rumija. Tower ini teknologi baru. Aturan lambat muncul dibanding teknologinya,”jelas Singgih. Sedangkan Kepala Dinas Kominfo Palu, Ikhsan menyebut, dalam prosesnya, rekomendasi dari Kominfo terbit setelah semua OPD terkait lainnya menerbitkan rekomendasi.
Sementara Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dharma Gunawan menjelaskan, bahwa pada prinsipnya tower itu dibolehkan sepanjang memenuhi estetika, unsur keselamatan, tidak bahaya bagi masyarakat.
(mdi/Palu Ekspres)
