PALU EKSPRES, JAKARTA – Wacana pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggunakan dana haji sebagai pembangunan infrastruktur ditanggapi Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra.
Menurut Yusril, rencana tersebut harus ditolak sebab tabungan haji murni milik ummat Islam.
Yusril menegaskan, dana tabungan haji berasal dari kelebihan biaya penyelenggaraan haji ataupun dana simpanan dan cicilan yang dibayarkan para calon jemaah. Sedangkan pemerintah hanya ketitipan untuk menyimpannya.
“Dana yang kini jumlahnya sekitar Rp 80 triliun itu seyogianya untuk membiayai perjalanan haji. Selain itu juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam seperti membangun rumah sakit dan sarana kesehatan,” ujar Yusril di Jakarta, Jumat (28/7).
Mantan menteri sekretaris negara itu justru menduga rencana penggunaan tabungan haji karena pemerintah sedang mengalami kesulitan dalam menghimpun dana untuk jorjoran dalam membangun infrastruktur. Di sisi lain, katanya, utang pemerintah kian menggunung dan defisit APBN sudah mendekati ambang batas tiga persen seperti yang ditetapkan undang-undang.
“Pemerintah harus secara jelas menerangkan dalam bentuk apa penggunaan dana haji. Karena semuanya harus dibukukan sebagai utang negara kepada umat Islam yang harus dibayar dan diperhitungkan kompensasinya,” ucap Yusril.
Guru besar ilmu hukum tata negara itu juga mengatakan, pemerintah sebaiknya terlebih dahulu bicara dengan DPR, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas-ormas Islam sebelum memutuskan untuk menggunakan dana haji demi pembangunan infrastruktur.
“Sebagai partai berasas Islam, PBB tegas menolak penggunaan dana tersebut secara sepihak, apalagi tanpa perhitungan dan kompensasi yang jelas kepada umat Islam yang memiliki dana tersebut,” pungkas Yusril.
(gir/jpnn)
