PALU EKSPRES, PALU – Gubernur Sulteng H Longki Djanggola menitipkan dua usulan pembangunan infrastruktur kepada rombongan Komisi VIII DPR-RI untuk menjadi prioritas alokasi anggaran pemerintah pusat. Keduanya adalah pengembangan Bandara Mutiara Sis Aljufri dan Kampus II IAIN Palu serta islamic center di Kabupaten Sigi.
Hal itu disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra pemprov Sulteng M Arief Latjuba, dalam kunjungan singkat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR-RI, Selasa 1 Agustus 2017 di kantor Gubernur Sulteng.
Dia berharap Komisi VIII DPR-RI memberi perhatian ke Sulteng. Khususnya pada bidang kesejahtraan masyarakat dan keagamaan, Sulteng kata Arif mewakili gubernur, telah banyak melakukan upaya peningkatan dibidang kesejahteraan dan keagamaan. Namun menurutnya upaya itu belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Perhatian Pemerintah provinsi itu salah satunya memberikan subsidi Jemaah haji dalam bentuk biaya domestik haji. Pemerintah Sulteng jelas Arif saat ini mengusulkan Bandara Mutiara Sis – Aljufri Palu sebagai bandara embarkasi bisa segera.
“Karena hal tersebut dapat mengurangi alokasi anggaran untuk biaya domestik haji,”harapnya. Oleh sebab itu dukungan pemerintah pusat khususnya Komisi VIII DPR-RI mutlak dibutuhkan. Utamanya dukungan dalam bentuk alokasi anggaran. Dengan begitu, upaya peningkatan itu bisa berjalan cepat dan maksimal.
Demikian pula terhadap pengembangan IAIN Palu untuk rencana pembangunan kampus II di Kabupaten Sigi. Masyarakat Sulteng menurutnya juga mengharapkan dukungan DPR – RI terhadap pengembangan IAIN Palu dan rencana Pembangunan kampus IAIN di Kabupaten Sigi serta pembangunan islamic center yang lahannya sudah tersedia.
Ketua Tim Komisi VIII DPR-RI, Noer Ahmad , berjanji akan mendukung semua usulan itu dengan berkoordinasi melalui mitra kerjanya di pemerintah pusat.
Dalam dialog singkat, Komisi DPR – RI secara umum memberikan perhatian terhadap penangan bencana, perlindungan gender dan anak , termasuk upaya pembinaan kerukunan umat beragama. Kunjungan Komisi VIII DPR-RI ini dihadiri seluruh jajaran Pemprov Sulteng yang berkaitan dengan kinerja Komisi VIII DPR-RI Bidang Agama dan Kesra serta jajaran Kanwil Kementrian Agama
(HUMAS/mdi)
