PALU EKSPRES, PALU – Fraksi Partai Golkar DPRD Palu berpendapat penetapan KUA PPAS dalam Perubahan APBD tahun 2017 cacat hukum dan administrasi. Pendapat ini disampaikan Ketua Fraksi Golkar, H Kadir dalam paripurna pemandangan umum Frkasi DPRD Palu terhadap Ranperda perubahan APBD 2017, Jumat 25 Agustus 2017.
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Golkar kata H Kadir menilai rancangan KUA PPAS tahun ini masih ditandatangani oleh Ketua DPR, Iqbal Andi Magga. Padahal Iqbal menurutnya sudah diberhentikan melalui paripurna DPRD sebelum penetapan KUA PPAS.
“KUA PPAS yang ditandatangani Iqbal perlu dipertanyakan keabsahannya karena Iqbal pada prinsipnya sudah diberhentikan,”kata H Kadir.
Selain itu pemberhentian Iqbal menurutnya juga sudah diterbitkan dalam sebuah keputusan DPRD Palu. Karena itu Fraksi Golkar secara umum menilai dokumen KUA PPAS cacat hukum dan administrasi. “Seharusnya itu gugur secara administrasi,”sebutnya.
Fraksi Golkar lanjutnya juga meminta Walikota Palu untuk menijau kembali KUA PPAS yang dokumennya ditandatangani Iqbal. “Agar nantinya saat melaksanakan APBD itu tidak terjadi pelanggaran hukum dan administrasi,”ujarnya.
Namun terkait dengan Ranperda perubahan APBD 2017, pemandangan Fraksi Golkar kata H Kadir pada prinsipnya menyetujui namun dengan sejumlah catatan. “Intinya perubahan APBD harus dilaksnakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan dilaksanakan secara efektif dan efisien,”tandas H Kadir.
Secara umum Fraksi DPRD Palu dalam paripurna itu menyetujui Ranperda Perubahan APBD Palu 2017. Seluruh fraksi memberikan catatan agar Pemkot lebih inovatif lagi dalam menggali sumber-sumber potensi rertibusi dan pajak daerah.
Fraksi PDIP adalah salahsatu yang menekankan inovasi itu. Sophian juru bicara fraksi PDIP menjelaskan hal itu penting mengingat adanya perubahan regulasi terkait penghapusan izin gangguan. “Maksimalkan penagihan secara elektronik utamanya objke pajak hotel dan restoran secara elektronik,”harapnya.
(mdi/Palu Ekspres)
