PALU EKSPRES, JAKARTA – Kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang bakal memperpanjang ruas jalan terlarang bagi sepeda motor menunjukkan sikap kepanikan. Hingga saat ini jenis kendaraan roda dua itu sebagai alternatif menghadapi kemacetan lalu lintas. Sebab angkutan publik yang ada saat ini belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Ketua Road Safety Association (RSA) Ivan Virnanda menilai kebijakan larangan sepeda motor ini karena pemerintah tidak berhasil memperbaiki moda transportasi publik. Sebagai contoh untuk bus Transjakarta hingga saat ini waktu tunggu masih lama. Pelayanan petugas pun belum memadai. Selain itu, kondisi di dalam bus transjakarta sangat penuh pada saat jam sibuk.
“Larangan ini adalah kebijakan panik dari pemerintah karena tidak sanggup menyediakan transportasi publik yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, dan terjangkau,” kata dia seperti dilansir Indopos (Jawa Pos Group).
Penentangan terhadap larangan sepeda motor ini juga dikemukakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa mengatakan, beberapa studi menyebut, perluasan larangan sepeda motor di Jakarta tidak dapat mengatasi kemacetan.
Dia menyebut, tidak ada kajian komprehensif mengenai kebijakan itu. Perluasan larangan sepeda motor juga dinilai tidak sesuai nalar. “Ini kebijakan yang menurut kami di luar nalar. Nalar kami adalah yang menyebabkan macet justru kendaraan yang lebih besar ukurannya,” kata Alghiffari.
Sebelumnya kebijakan ini telah berlangsung di Jakarta, namun untuk ruas Jalan Medan Merdeka Barat hingga MH Thamrin. Ketentuan ini sempat mengalami pasang surut. Di awalnya penerapan, ruas jalan itu dilarang bagi sepeda motor selama 24 jam. Belakangan ruas Jalan Medan Merdeka Barat hingga MH Thamrin dilarang bagi sepeda motor hanya dari pagi hingga malam. Di malam hari boleh dilintasi. Kini kebijakan itu diperpanjang hingga Jalan Sudirman sampai Bunderan Senayan.
(iil/jpg/JPC)
