PALU EKSPRES, PALU – Proses penggantian antar waktu (PAW) terhadap Ketua DPRD Palu, Iqbal Andi Magga masih akan melalui jalan panjang. Anggota DPRD Palu, Hamsir berpendapat seluruh keputusan baik pemberhentian Iqbal maupun pelantikan Ishak Cae ditentukan Gubernur Sulteng.
Sebagaimana Hamsir penjelasan dari pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Permasalahan ini sudah kami konsultasikan ke Kemendagri bersama beberapa persoalan lain terkait Ranperda,”kata Hamsir, Senin (11/9).
Sesuai petunjuk pihak Kemendagri, jelas Hamsir, pemberhentian Iqbal sekaligus pelantikan Ishak Cae baru bisa dilakukan apabila gugatan Iqbal ke Pengadilan Negeri (PN) Palu sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah).
Meskipun kata Hamsir, permasalahan internal partai sudah selesai dan saat ini berproses, namun upaya hukum di PN Palu akan tetap menjadi pertimbangan Gubernur Sulteng untuk proses selanjutnya. “Gubernur tidak bisa memproses pemberhentian dan pelantikan itu jika upaya hukum belum inrach,”pungkasnya.
Ia berpendapat bahwa KUA PPAS dan dokumen APBD perubahan 2017 yang ditandatangani Iqbal A Magga sebagai Ketua DPRD Palu adalah hal yang sah. Meskipun menurutnya telah terbit keputusan DPRD Palu tentang pemberhentian Iqbal sekaligus pengusulan Ishak Cae sebagai Ketua DPRD.
Sebelum ada keputusan Gubernur Sulteng tentang pemberhentian Iqbal, maka selama itu pula Iqbal masih sah sebagai Ketua DPRD Palu. “Hasil paripurna DPRD Palu bukan keputusan melainkan hanya usulan. Karena pada prinsipnya keputusan mengangkat ketua DPR Palu adalah gubernur, maka yang memberhentikan juga harus keputusan Gubernur Sulteng,” pungkasnya.
Sebelumnya Partai Golkar telah mem PAW Iqbal dari jabatan Ketua DPRD Palu. Belakangan Iqbal mengajukan permohonan ke Mahkamah Partai Golkar (MPG) untuk membatalkan putusan PAW tersebut karena menilai proses PAW in prosedural. Bersamaan dengan itu, Iqbal juga melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan ke PN Palu.
Atas permohonan itu, MPG kemudian menerbitkan surat penundaan proses PAW untuk ditembuskan ke berbagai pihak. Namun kemudian, putusan sela MPG menyatakan permohonan Iqbal tidak dapat diterima. Hingga akhirnya MPG menerbitkan lagi surat keputusan pencabutan sekaligus pembatalan surat MPG sebelumnya setelah putusan tersebut.
Sejauh ini, surat MPG tentang pembatalan atau pencabutan masih tertahan di meja Walikota Palu. Kepala Bagian Pemerintahan Pemkot Palu, Kapau Bauwo, dikonfirmasi terkait surat pencabutan penundaan itu sudah diterima walikota dan akan segera diproses untuk selanjutnya diajukan kepada Gubernur Sulteng.
(mdi/Palu Ekspres)
