SATU tahun sudah pasangan Jokowi Widodo-Jusuf Kalla memegang tampuk pemerintah tertinggi di Indonesia, setelah 70,99 juta orang memilihnya sebagai presiden dan wakil presiden pada helat demokrasi akbar Pemilu 2014.
Masih hangat dalam ingatan bagaimana suasana kampanye dua pasang kandidat pemilu presiden dan wakil presiden Indonesia saat itu yang saling melancarkan aksi komunikasi politik dengan menggunakan berbagai strategi dan media demi memengaruhi konstituennya agar tanpa ragu memilih mereka.
Di balik tingginya intensitas kegiatan kampanye dua pasang calon presiden dan wakil presiden tersebut, tentu ada tim komunikasi yang kinerjanya justru paling menentukan efektivitas pesan yang disampaikan kepada para pemilih. Para ahli konsultan komunikasi masing-masing pasangan berlomba memetakan tiga faktor penting dalam mengelola komunikasi politik yang efektif yaitu formulasi pesan, pemilihan media, serta penentuan target audience.
Semakin piawai para pakar tim komunikasi dua pasangan kandidat meramu pesan dan memilih media yang tepat bagi setiap publik yang terfragmentasi secara spesifik, akan semakin efektif komunikasi tersebut. Salah satu indikator efektivitas komunikasi politik adalah terjadinya share meaning (kesepahaman) antara komunikator (kandidat) dan komunikan (pemilihnya) tentang pesan yang disampaikan dalam kampanye tersebut.
Muara dari tercapainya kesepahaman ini merupakan efek komunikasi politik yang bentuknya secara konkret berupa tindakan politik (political action) pemilih yang berbondong- bondong memberikan suaranya di TPS saat proses pemungutan suara berlangsung. Kinerja tim komunikasi ini seyogianya tidak terhenti seusai salah satu pasangan memenangkan kontestasi.
Presiden harus mempunya grand design komunikasi politik strategis agar semua kebijakan yang dibuatnya dapat dipahami publik dan secara otomatis memperoleh dukungan mayoritas publik. Semakin efektif komunikasi politik presiden (dan wakilnya) akan semakin efektif pula penerapan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Di sinilah signifikansi peran tim komunikasi politik presiden dipertaruhkan kinerjanya.
PR Politik dan Demokrasi
SECARA teoretis, di negara demokratis, implementasi political communication ini dapat dioptimalkan dengan menggunakan strategi political public relations karena tujuan demokrasi dan tujuan public relations (PR) sesungguhnya sejalan seperti dinyatakan dalam buku Exploring Public Relations,
” in a very real sense, the purpose of democracy itself closely matches the purpose of public relations. Succesfull democratic government maintain responsive relationships with constituents, based on mutual understanding and two-way communication. Democracy is or should be a two-way process, giving multiple opportunities for members of the public to communicate their own interest and concerns to government at all levels, to influence and sometimes transform public policy (Tenchs & Yeomans, 2006). Kutipan ini menjelaskan bahwa suksesnya sebuah pemerintahan demokratik ditentukan oleh bagaimana membangun hubungan yang responsif dengan seluruh konstituen, yang didasarkan kepada komunikasi dua arah (two-way communication) dan saling pengertian (mutual understanding).
Hal ini berarti pemerintah harus menyadari betul bahwa demokrasi selayaknya merupakan proses dua arah di mana rakyat memiliki kesempatan beragam untuk mengomunikasikan kepentingan dan kepedulian mereka (terhadap suatu program atau subjek kebijakan) untuk dapat mempengaruhi dan bahkan kadang-kadang mentransformasi kebijakan pada setiap tingkatan pemerintahan. Mencermati komunikasi politik Jokowi-JK, sejak awal dilantik sebagai presiden hingga satu tahun masa pemerintahannya kini, memang masih perlu banyak optimalisasi terutama dalam konteks two way communication dan membangun mutual understanding dengan seluruh target audience.
Kendati demikian, penulis paham untuk mewujudkan dua hal tersebut bukan perkara mudah bagi pimpinan pemerintahan yang baru satu tahun berkarya. Terkait hal terakhir ini, secara konseptual tim komunikasi Presiden perlu memahami pentingnya political PR dalam konteks demokrasi karena seperti dikemukakan oleh Franz Ronneberger (2008) dalam Encyclopedia of Political Communication Vol 1&2 bahwa ”maintain that public relations is constitutive for the functioning of a democratic system because it helps to publicly articulate the diverging interests within a democratic society and thus allows for a reconcilement of these interests and for integration.
Dalam konteks komunikasi politik Presiden Jokowi, penulis mencermati terjadi perubahan yang signifikan, terutama saat Istana menetapkan Teten Masduki sebagai orang yang dipercaya Presiden bertanggung jawab untuk (salah satunya) mengelola dan memelihara komunikasi politik dengan seluruh audience. Progres kinerja komunikasi politik Presiden setidaknya dapat dicermati dari semakin terkelolanya arus in and out informationserta media management yang tampak makin baik kendati pada beberapa kasus sempat mengalami noise (gangguan), dan itu wajar terjadi dalam sebuah proses komunikasi politik.
Progres kinerja komunikasi politik Presiden ini semakin mengemuka ketika kepada media, setelah sempat terjadi ”ketegangan” antara Jokowi dan petinggi (Megawati) partai pendukungnya (PDIP) yang mengingatkan Jokowi tidak lebih dari seorang petugas partai yang harus loyal kepada partainya kendati sekarang sudah jadi presiden Indonesia), saat itu Jokowi menyatakan, ”Buat saya, yang penting itu hubungan pemerintah dan partai berjalan baik, biar masyarakat tenang.
” Pernyataan ini menyiratkan betapa pentingnya membangun two-way communication yang efektif dan tercapainya mutual understanding antara pemerintah dan partai politik sehingga rakyat tidak disuguhi dengan drama perang pernyataan yang alih-alih menenteramkan malah membuat rakyat menjadi tidak simpati.
Lebih jauh, political PR, yang konsep dasarnya adalah membangun komunikasi dua arah, maka kemampuan yang diutamakan dari Jokowi tidak hanya kemampuan berbicara, melainkan juga kemampuan mendengar. Tim komunikasi Presiden tinggal memadukan dua kata kunci, two-way communication & listening dengan hasil analisis mereka atas sikap dan perilaku publik terhadap kebijakan-kebijakan Presiden.
Presidential PR
DALAM perspektif komunikasi politik, presidential public relations adalah istilah yang terkait dengan pengelolaan komunikasi presiden, menggunakan strategi PR politik, di mana inti kerjanya adalah persuasion (membujuk) yang disampaikan melalui berbagai bentuk komunikasi verbal seperti pidato.
Kendati wajah presidential PR ini ada pada presiden sendiri, tentu Jokowi tidak secara individual mempromosikan visimisi pemerintahannya (Nawacita) karena sesungguhnya itu merupakan representasi kinerja aparat pemerintahannya yang disinergikan dengan kinerja tim komunikasi Presiden.
Sejauh ini, dalam perspektif PR politik, terdapat dua cara terbaik mengomunikasikan pesan, mengoptimalkan saling pengertian dan membangun hubungan dengan target audience, adalah melalui pidato presiden dan going narrow (blusukan). Jokowi dapat lebih mengoptimalkan ”Blusukan”-nya karena seperti dikatakan Cohen (2008), ”Go narrow, is the strategy that near-future presidencies may undertake is to target interested and organized groups through their outreach efforts.”
Di samping pidato dan blusukan, mencermati seringnya terjadi ”serangan” dari pihak legislatif kepada Presiden, Jokowi juga dapat menekankan sasaran komunikasi politiknya pada kelompok- kelompok yang dapat memobilisasi anggotanya dan menggunakan sumber daya yang mereka miliki untuk mengomunikasikan Nawacita kepada publik media massa juga DPR RI.
Ini artinya Presiden harus memiliki kontrol yang kuat terhadap pesan-pesan yang akan disampaikan kelompokkelompok tersebut atau setidaknya dapat memperluas peran public liaison dalam tim komunikasinya. Semua upaya ini dikoordinasikan dan dikelola oleh tim komunikasi Presiden seperti dikemukakan Stromback et al dalam bukunya Political Public Relations (2011),
”Which is designed to facilitate presidential communication with target publics-primarily, the public and news media- and build support, prestige and foster a positive reputation to help presidents achieve his larger goals.” Mengakhiri tulisan ini, mengalkulasi efektivitas kinerja komunikasi politik Presiden dapatdilihat dari kinerja tim komunikasinya, yang keberadaannya secara konseptual bertujuan untuk memfasilitasi Presiden menciptakan komunikasi strategis dengan publik terutama media sehingga bisa mendukung terciptanya reputasi positif Presiden yang akan membantu Presiden mencapai visi-misinya. Dalam konteks ini, penerapan political PR sebagai strategi komunikasi politik menjadi sebuah keniscayaan.***
