PALU EKSPRES, PALU – Pertemuan demi pertemuan digagas Komisi C dewan kota (Dekot) Palu untuk menyelesaikan tuntutan buruh dan sopir container terkait larangan operasional siang hari. Pertemuan Selasa (10/10), Komisi C Dekot Palu kembali memutuskan untuk membebaskan kegiatan bongkar muat truck container dilakukan siang hari. Serta mengesampingkan SK walikota terkait larangan itu untuk sementara waktu.
Ketua Komisi C,Sofian R Aswin menjelaskan, sejumlah pertimbangan keputusan itu antara lain, karena SK dinilai terlalu dini dikeluarkan tanpa melibatkan stakeholder terkait kepelabuhanan. SK itu ia nilai melangkahi hirarki tata perundang-undangan yang berlaku. Sebab, SK terbit tanpa didahului adanya peraturan daerah (Perda) ataupun Perwali.
“Untuk sementara SK tidak diberlakukan sambil menunggu semua pihak terkait mengkaji kembali SK tersebut,”kata Sofian. Sofian menjelaskan point penting yang harus menjadi perhatian Pemkot adalah soal perdugangan. Menurutnya, Pemkot harus mengkaji lebih jauh status pergudangan yang saat ini hampir 80persen masih berada dalam kawasan perkotaan.
Permasalahan itu jelas Sofian menjadi substansi yang menyebabkan mengapa kemudian truck kontainer tak punya pilihan lain selain masuk dalam kawasan perkotaan.
Belum lagi soal penyesuaian waktu kesiapan truck dan waktu kegiatan di palabuhan yang kadang sulit untuk disamakan pada pukul 24.00 sampai 06.00wita.
“Sebelum ada kepastian soal pergudangan ini maka kontainer kami rekomendasikan bisa tetap operasional seperti sedia kala,”jelasnya lagi. Atas kesepakatan peserta forum, Sofian pun meminta SK tersebut direvisi dengan mempertimbangkan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan.
Rusman Ramli, Anggota Komisi C dalam kesempatan itu bahkan tegas meminta Walikota Palu mencabut SK tersebut. Hemat Rusman sama, SK itu terburu-buru tidak mengakomodir stakholder yang berkepentingan langsung.
Sebelumnya, Rusdin, Sekretaris Asosiasi Logistic Forwarder Indonesia (Alfi) Sulteng menjelaskan, sejauh ini pihaknya belum menerima SK walikota dimaksud. Yang mereka terima baru sebatas surat edaran terkait teknis pengaturan waktu serta jalur lintasan.
“Kami menilai SK dan edaran itu sangat arogan. Sepihak dan tidak melibatkan stakeholder terkait dalam penyusunannya,”kata Rusdin. Ada sedikitnya empat stake holder yang berkaitan dengan kepelabuhanan yang tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan itu. Yang masing-masing bekerja sesuai teknis dan ketentuan yang ada. Pihaknya kata Rusdin, pada prinsipnya menerima putusan demikian. Asalkan Pemkot membenahi dulu masalah pergudangan.
“Harusnya semua gudang dalam kawasan itu direlokasi. Kalau iti dilakukan, saya kami ini otomatis akan ikut,”jelasnya. Diapun menolak jika mempekerjakan buruh dan sopir dimalam hari. Menurutnya jam kerjamalam ini tidak manusiawi, sangat sulit untuk dilaksanakan.
“Ini bertentangan dengan kebijakan perekonomian 15 tentang logistik yang berbiaya murah.Karena otomatis menyebabkan hight cos. Harga akan melonjak dan akan berujung terjadi kelangkaan barang dipasaran,”jelasnya.
Anggota lainnya, Hamsir sebelum keputusan itu berbendapat, mengenai kawasan pergudangan, itu sudah diatur dalam sebuah Perda. Bahwa memang gudang saat ini sudah dilarang terbangun di kawasan kota. Namun menurutnya, hal teknis yang menjadi kendala, bagaimana kemudian seluruh pemilik gudang ini diupayakan untuk relokasi ke kawasan pergudangan yang telah ditentukan dalam tata ruang Kota Palu.
“Ya, paling tidak solusinya seperti mengadakan terminal transit bongkar muat. Karena mereka tentu juga punya izin resmi atas bangunan gudang yang mereka miliki,”katanya. Karena itu, Hamsir menyarakan agar SK itu sebaiknya direvisi. Terlebih nilai Hamsir, SK melangkahi tata aturan perundang-undangan.
(mdi/Palu Ekspres)
