PALU EKSPRES, JAKARTA– Rencana Polri membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) dengan menggabungkan fungsi penyidikan dan penuntutan dinilai tidak relevan.
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) menilai, jika penyidikan dan penuntutan di bawah koordinasi kepolisian, maka penuntut umum yang seharusnya mempunyai kewajiban melakukan pengawasan terhadap penyidikan menjadi tidak berjalan dengan semestinya.
“Penuntut umum yang seharusnya secara objektif dapat mengawasi pelaksanaan penyidikan menjadi bermasalah. Ketika atasan dari penuntut umum tersebut adalah anggota Polri bintang 2 yang notabene secara fungsional merupakan penyidik pula, maka pengawasan itu tidak berjalan,” kata peniliti MaPPI FHUI Adery Ardhan Saputra dalam diskusi di Bakoel Coffe, Cikini, Jakarta, Minggu (15/10).
Jika pengawasan penentuan umum tidak berjalan dengan semestinya, kata Adery, maka penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Densus Tipikor bisa sangat rentan dengan kriminalisasi dan pelanggaran prosedural hukum.
“Bahkan struktur ini akan semakin memperkuat serta memperbesar kewenangan kepolisian tanpa pengawasan yang kuat dan menimbulkan potensi kesewenang-wenangan,” tutupnya.
(ian)
