PALU EKSPRES, PALU – Walikota Palu menemukan kejanggalan pemanfaatan biaya perawatan mobil pemadam pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Palu.
Kejanggalan ditemukan Walikota Palu ketika mampir ke Kantor DPKP Palu untuk untuk sekedar memantau kebersihan kantor, Selasa 17 Oktober kemarin. Hidayat kemudian melihat satu unit pemadam sedang terparkir dan mendapat penjelasan bahwa kendaraan dalam kondisi rusak tak bisa digunakan.
Selanjutnya Hidayat memerintahkan untuk melihat langsung rincian anggaran pada dinas tersebut. Alhasil, Hidayat mendapati ada anggaran untuk biaya perawatan atau service.
”Nah, ini ada anggarannya, kenapa tidak digunakan untuk service,” tanya Hidayat, membuat sejumlah pejabat DPKP, termasuk kepala dinas, Musliman Dg Malappa terlihat sedikit panik. Walikota kemudian mempersoalkan metode pengajuan biaya perawatan tersebut.
Dalam dokumen daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), usulan biaya perwatan justru diajukan sekretariat daerah. Harusnya jelas Hidayat, biaya itu diajukan langsung oleh pihak DPKP. “PPTK nya ini harus tersendiri,”sergah Hidayat. Menjawab itu, salah satu pejabat DPKP menjelaskan bahwa, pihaknya sudah berupaya untuk melakukan service k damkar tersbut.
Namun alasannya masih terkendala ketersediaan suku cadang. Mengenai metode pengajuan biaya, Kepala DPKP Palu, Musliman Dg Malappa menjelaskan, metode itu sudah lama digunakan sebelum dirinya ditempatkan bertugas di DPKP. “Kami masuk memang sudah begini polanya Pak wali,”jawab Musliman.
Namun begitu, Hidayat kemudian meminta agar DPKP memaksimalkan anggaran yang ada. Termasuk memerintahkan mengubah metode pengajuan anggaran perawatan tersebut. “Kalau masih bisa diperbaiki kenapa mesti ditunda-tunda,” katanya.
(mdi/Palu Ekspres)
