“Sebenarnya ada keinginan untuk kesana (DPRD Palu). Tapi kita harus menyesuaikan jadwal ketua dan anggota,”ujarnya. Dalam kesempatan itu, Rektor menyampaikan beberapa masalah yang dihadapi kampusnya.
Salah satunya pembangunan tugu bundaran tepat di depan kampus. Menurutnya, keberadaan bundaran itu pernah menyebabkan kecelakaan lalulintas lantaran tidak dilengkapi penerangan.
“Pernah sekali ada mobil yang masuk kedalam kolam bundaran. Tapi yang disalahkan itu justru kami di Untad. Kami yang dimaki-maki,”bebernya. Karenanya dia berharap, masalah itu bisa menjadi atensi bagi Pemkot Palu yang dikomunikasikan oleh ketua DPRD.
“Mungkin bisa dipasangi lampu, kemudian kita pasangi logo Untad dan Pemkot Palu,”harapnya. Terkait produk hukum, Basir menyebut hal itu memang harus disusun dengan profesional. Mengutamakan aspek kepentingan publik didalamnya. Karena produk hukum yang dilahirkan mengandung tanggung jawab besar, tidak saja kepada manusia melainkan kepada Allah SWT.
Ketua DPRD Palu, Ishak Cae menyebut, dirinya berharap kemitraan dengan Untad makin maksimal dimasa mendatang. Utamanya soal penyusunan naskah akademik produk hukum daerah.
“Kami ingin meminta saran dan pendapat agar tetap bersinergi sekaligus menjaring aspirasi dari kampus,”katanya. Ishak mengaku akan menindaklanjuti masukan rektor untuk pengelolaan bundaran depan kampus Untad. “Kebetulan, saya akan memimpin langsung Rapat badan anggaran,”pungkasnya.
Kepala Dinas PU Palu, Singgih B Prasetyo menjelaskan, tugu bundaran dibangun pemerintah provinsi Sulteng. Karena jalan itu adalah kewenangan provinsi. Namun begitu, Pemkot juga harusnya bisa menjadi pengelolah karena tugu terletak di perempatan jalan. “Itu beririsan karena ada diruas lain perempatan itu merupakan jalan kota,”jelasnya.
Menurut Singgih, pihaknya akan menyampaikan permasalahan itu kepada Walikota Palu.
(mdi/Palu Ekspres)
