PALU EKSPRES, PALU – DPRD Palu kembali melonggarkan larangan truk kontainer masuk dalam kawasan kota untuk distribusi barang di siang hari. Ini lagi-lagi karena ada desakan dari massa gabungan buruh dan sopir truck, Selasa (24/20).
Kegiatan itu dibolehkan terhitung Selasa kemarin sampai dengan dengan Rabu1 November 2014 pekan depan. Perintah ini diucapkan Ketua DPRD Palu, Ishak Cae saat menerima perwakilan pengunjuk rasa. Ishak menyebut, pihaknya akan menjamin pemberian klonggaran waktu itu. Keputusan itu diambil Ishak setelah berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu, Setyo Susanto.
“Kata Pak Setyo, asalkan saya juga mengkomunikasikan kebijakan itu kepada pak Sekkot,” kata Ishak dihadapan perwakilan buruh di ruang kerjanya. Ishak menjelaskan, dipengujung waktu yang diberikan, yaitu Rabu pekan depan, rapat lintas sektor terkait harus sudah bisa digelar bersama. Termasuk menghadirkan Walikota Palu.
“Saya kira Rabu pekan depan itu, pak walikota mudah-mudahan sudah berada di Palu,” tutup Ishak Cae.
Terkait desakan itu, Wali Kota Palu Hidayat mengaku tidak akan mundur dengan kebijakan. Terlebih hanya karena desakan para buruh. Hidayat mengaku aturan itu adalah kebijakan turunan dari walikota sebelumnya. Larangan itu menurutnya sudah ada sejak periode walikota, Baso Lamakarate. Kemudian Suardin Suebo hingga di jaman Rusdi Mastura.
“Termasuk aturan pergudangan itu sudah diarahkan di wilayah utara Kota Palu,” kata Hidayat.
Terkait dengan aksi demo kalangan buruh dan sopir truk, Hidayat mengaku itu adalah hak menyampaikan aspirasi. Akan tetapi Hidayat juga meminta agar pihak yang berkepentingan langsung dengan larangan itu. Utamanya pemilik modal, juga harus bertoleransi dengan kepentingan pengguna jalan lain yang menolak container masuk melalui jalan-jalan dalam perkotaan.
Pergudangan kata Hidayat kini sudah banyak tersedia di Kelurahan Tondo dan kompleks Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kelurahan Pantoloan dan itu sudah berjalan empat tahun lebih. Kebijakan mengenai larangan adanya gudang dalam kota sudah digulirkan 16 tahun silam.
“Masa dalam waktu 16 tahun kita tdk bisa tertibkan, ini namanya Namadai alias natalanjoro,”katanya. Dia menegaskan, pihaknya tetap pada sikap bahwa angkutan truck container barang dari pelabuhan hanya boleh dibatasi hingga Kelurahan Tondo. Kemudian kendaraan jenis mobil box atau truk dengan tonase sesuai ketentuan yang selanjutnya mendistribusikan barang ke toko dalam kota.
“Saya kira kebijakan ini sangat menguntungkan buruh. Cuma memang mungkin keuntungan orang-orang kaya itu agak berkurang sedikit. Namun berkurangnya keuntungan pemodal ini sesungguhnya untuk para buruh juga,”hematnya.
Kepada pemilik modal, Hidayat berharap kiranya menghentikan penggerakan buruh untuk berunjuk rasa. Dia menilai desakan buruh itu sengaja digerakkan untuk memenuhi hasrat kepentingan dan keuntungan semata pemilik modal.
Disisi lain sengaja menutup mata dan telinga untuk mendengar keluhan publik yang terganggu keamanan dan kenyamannya di jalanan. Menurutnya jalanan di Kota Palu semakin hari kian macet dan padat. Jika ditambah truk kontainer, kemacetan dan kepdatan itu kian menjadi.
Belum lagi kontainer dapat menyebabkan jalanan dan drainase rusak. Persoalan itu harus menjadi renungan semua pihak utamanya pemilik modal.
“Berhentilah membuat kekacauan. Mari kita bangun toleransi dan kekeluargaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat agar kita semua bisa hidup tentram dan damai. Sehingga kita semua bisa beraktivitas mencari nafkah yg halal, amin amin,”tulis Hidayat diakhir rilisnya.
(mdi/Palu Ekspres)
