PALU EKSPRES, PALU – Kepala Biro Bina Administrasi Kewilayahan Daerah dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi (Sekdaprof) Sulteng, Fahrudin meminta alumni Akper Justitia Palu menjadi pelopor meningkatkan kesadaran pola hidup sehat masyarakat.
Demikian Fahruddin mewakili Gubernur Sulteng dalam wisuda ahli madya Akper Justitia Palu angkatan XX tahun 2017, Senin 23 Oktober 2017 di aula Best Western Coco Hotel Palu.
“Selain fokus bidang keperawatan, saya berharap peran saudara-saudari dapat lebih luas. Artinya dapat mengawal pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya hidup sehat.”kata Fahrudin.
Menurutnya perawat mutlak dibutuhkan sepanjang masa. Maka profesi tersebut dijalani hanya oleh manusia yang berjiwa mulia. Memiliki kesabaran dan ketekunan yang tinggi. “Karenanya patut jika diharapkan menjadi pelopor di tengah masyarakat,”pungkasnya.
Direktur Akper Justitia, Rabiah mengingatkan wisudawan yang telah menyandang gelar ahli madya keperawatan untuk terus meningkatkan kualitas daya fikir dan karya nyata ditengah masyarakat
“Tak lupa pula berbekal keimanan. Karena keilmuan dan keimanan harus menjadi satu agar seimbang,”pesan Rabiah.
Sejak berdiri 21 Juni 1995 Akper Justisia telah mencetak 1.390 alumni ahli madya keperawatan. Saat ini Akper justisia telah terakreditasi B oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi. Rabiah kemudian curhat bahwa beberapa tahun terakhir pihaknya mengalami tantangan cukup berat. Diantaranya penutupan Akper Justitia. Selain itu adalah jumlah mahasiswa yang terus berkurang.
Sekretaris koordinator perguruan tinggi swasta (KOPERTIS) wilayah IX Hawignyo menyatakan, Akper Justisia tidak perlu khawatir menghadapi tantangan dimasa mendatang. Kuncinya adalah selalu memperbaharui permohonan akreditasi 6 bulan jelang masa berlakunya berakhir. “Akreditasi ini penting bagi kampus, mahasiswa serta alumni,”katanya.
Terkait semakin berkurang mahasiswa, Hawignyo mengatakan bahwa negara saat ini memiliki keinginan agar perguruan tinggi swasta yang jumlah mahasiswa sedikit dan terus berkurang agar bergabung menjadi satu. Tujuannya agar lebih efisien dalam menjalankan kegiatan akademik.
Dengan begitu katanya pemerintah dapat lebih menjamin kualitas mutu pendidikan yang dijalankan oleh pihak swasta. “Istilah populernya adalah merger,”sebutnya. Kopertis wilayah IX Sulawesi saat ini membawahi 300 perguruan tinggi swasta. Dari jumlah tersebut 100 diantaranya memiliki program studi bidang kesehatan.
“Pemerintah saat ini tidak lagi mengeluarkan izin untuk membuka program studi bidang ilmu kesehatan, ilmu sosial dan ilmu ekonomi. Karena dipandang sudah sangat banyak,”jelasnya.
Hawignyo mengajak Akademi Justitia agar mencermati betul kebutuhan pendidikan masyarakat saat ini, agar Akademi ini dapat bertahan. Untuk itu ia sangat mengapresiasi apa yang dilakukan pihak yayasan dan pihak akademik, karena pemerintah sadar bahwa pendidikan nasional khususnya perguruan tinggi dari 4000 kampus di Indonesia yang ada saat ini, lebih dari separuhnya ditopang dan diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta.
(mdi/Palu Ekspres)
