PALU EKSPRES, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mulai bermanuver untuk menggoyang posisi Setya Novanto di kursi ketua DPR. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merasa berhak atas kursi pimpinan DPR karena menjadi pemenang Pemilu Legislatif (Pileg) 2014.
Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, manuver partainya untuk bisa masuk ke unsur pimpinan DPR adalah bentuk demokrasi. Sebab, demokrasi di masyarakat juga harus sejalan dengan yang ada di parlemen.
Hasto menegaskan, rakyat telah memercayakan PDIP sebagai pemenang pemilu. PDIP juga merupakan salah satu partai pengusung dan pendukung Joko Widodo (Jokowi) yang memenangi Pemilu Presiden (Pilpres) 2014.
“Kemudian hanya gara-gara manuver politik, partai pengusung Pak Jokowi tidak ada di dalam susunan pimpinan dewan dan alat kelengkapan dewan yang ada. Ini kekacauan demokrasi,” kata Hasto saat ditemui di sela-sela diskusi hasil survei Poltracking Indonesia di kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (26/11).
Menurut Hasto, persoalan itu harus segera dikoreksi. Dengan demikian, kepemimpinan di DPR juga menunjukkan kenyataan demokrasi yang ada di masyarakat.
“Hukum demokrasi tidak boleh namanya mengabaikan suara rakyat,” kata dia.
Karena itu Hasto juga menyarankan ke Golkar agar mengocok ulang nama pimpinan DPR dengan mengganti Setya Novanto yang saat ini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politikus asal Yogyakarta itu beralasan, Golkar semestinya mengedepankan kepentingan bangsa dan negara ketimbang mempertahankan Novanto yang juga ketua umum partai berlambang beringin itu di kursi ketua DPR.
“Melalui sebuah dinamika yang sangat seru pada akhirnya status dari Bapak SN (Setya Novanto, red) kan beliau ada masalah dengan KPK. Nah, sehingga seharusnya partai (Golkar) mengambil inisiatif agar kepentingan bangsa dan negara tidak dikorbankan,” tambahnya.
Lebih lanjut Hasto mengatakan, partainya bermanuver bukan untuk mengejar jabatan pimpinan DPR. Sebab, katanya, upaya itu demi mengembalikan kedaulatan suara rakyat.
“Kami harus melakukan dialog dan negosiasi sekalipun itu bukan untuk mengejar jabatan. Itu untuk mengembalikan hakikat demokrasi di mana suara rakyat melalui pemilu harus senapas dengan apa yang terjadi di DPR,” tegas dia.
(mg1/jpnn)
