PALU EKSPRES, PALU – Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, H. Ansyar Sutiadi menegaskan, seluruh sekolah negeri di Kota Palu yang dibawahi oleh Dinas Pendidikan, dilarang keras menarik segala jenis pungutan kepada siswa, yang berkaitan dengan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2018.
Ansyar menerangkan, larangan ini didasarkan seluruh kebutuhan pelaksanaan UNBK merupakan tanggung jawab pemerintah. Khusus untuk sekolah swasta, Ansyar menyebutkan hal tersebut diatur oleh yayasan masing-masing, apakah akan menarik pungutan atau tidak.
“Pokoknya namanya sekolah negeri, tidak ada pungutan, semua menjadi tanggung jawab pemerintah. Kalau swasta, ya mereka yang atur sendiri karena dibawahi oleh yayasan,” kata Ansyar, di ruang kerjanya, Selasa 9 Januari 2018.
Ia menambahkan, jika ada sekolah yang secara berani menarik pungutan kepada para siswa untuk pelaksanaan UNBK, maka Dinas Pendidikan tidak akan ragu untuk menindak tegas Kepala Sekolah bersangkutan.
“Kami akan sangat tegas memberikan sanksi jika ada sekolah yang menarik pungutan UNBK. Tidak ada tawar menawar, Kepala Sekolahnya akan disanksi tegas kalau sampai ada pungutan di sekolah,” tegasnya lagi.
Ansyar menerangkan, untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan ujian akhir di sekolah-sekolah, pihaknya bahkan memberikan biaya bantuan les kepada seluruh SD dan SMP negeri di Kota Palu. Besaran bantuan yang diberikan tersebut, kata Ansyar, per mata pelajaran sebesar Rp300 ribu.
Terkait pelaksanaan UNBK tahun 2018 di Kota Palu, ia mengungkapkan sudah dipastikan sejumlah 12 SMP Negeri dan 1 SMP Madani siap mengikuti UNBK.
“Sisanya yang lain, siapa tahu ada yang mau bekerja sama dengan SMA dan SMK, kita akan dorong lagi, sehingga semakin banyak yang bisa mengikuti UNBK,” pungkasnya.
(abr/Palu Ekspres)
