PALU EKSPRES, PALU – Protes warga Kelurahan Mpanau Kecamatan Palu Utara terhadap PLTU berlangsung hingga Selasa 23 Januari 2018. Setelah jalan trans, warga kini menutup saluran irigasi menuju persawahan. Saluran itu juga merupakan penyuplai air ke PLTU sebagai pendingin mesin.
Warga setempat mengganggap saluran air itu adalah milik nenek moyang mereka yang telah dijaga turun temurun. Karenanya warga mengaku punya hak untuk menutupnya.
Warga tak mengizinkan siapapun yang meminta agar saluran dibuka kembali, termasuk Wali Kota Palu Hidayat. Beberapa warga menjaga saluran yang tak jauh dari lokasi PLTU itu dengan senjata tajamberupa parang.
Wali kota yang datang bersama Dandim 1306 beserta Wakapolres Palu ditemani puluhan personil kepolisian, dicegat sejumlah warga dengan parang ditangan. Upaya negosiasi wali kota yang meminta saluran dibuka gagal. Warga kukuh bertahan menolak permintaan itu.
Tokoh tokoh masyarakat dan adat yang ikut dalam rombongan pun tak berdaya membujuk warga. Situasi negosiasi nyaris ricuh. Ketika seorang warga lainnya mencoba menjelaskan maksud kedatangan rombongan walikota.
Satu persatu warga lainnya muncul dari balik semak-semak juga dengan senjata tajam memberi dukungan untuk menolak permintaan pembukaan saluran.
“Kita sudah siap mati dan dikubur di tempat ini. Kami tetap menolak, tak ada lagi pengertian karena selama ini kami yang selalu diminta pengertian,” teriak salah satu warga.
Meski wali kota terus membujuk warga tetap bersikeras. Salah satu warga bahkan berhadap-hadapan dengan wali kota dengan parang ditangan dengan lantang menolak permintaan itu. Sementara warga lainnya terlihat dalam posisi siap dengan parang jika terjadi sesuatu.
Alasan apapun yang diutarakan wali kota, warga sudah menutup telinganya. Meski alasan bahwa penutupan saluran air juga akan merugikan kepentingan warga lainnya di tempat itu.
Dengan nada pelan, Hidayat juga sudah menyebut dirinya saat ini sedang berupaya keras mencari solusi. Karena prinsipnya kata Hidayat, permasalahan ini memang telah terjadi 11 tahun lalu.
“Saya inikan baru menjabat dua tahun, tapi sudah ada beberapa persoalan yang kami selesaikan. Saat ini kami terus berupaya. Beri kami waktu,”ujar Hidayat di hadapan warga.
Permasalahan krusial kata Hidayat saat ini adalah penanganan limbah sisa pembakaran batu bara (fly ash dan bottom ash). Sementara dampak lainnya ujar wali kota perlu ditinjau kembali dengan melibatkan ahli.
“Nah saat ini permasalahan tumpukan debu sedang kita carikan solusi. Ini tentu butuh waktu,”jelasnya.
Kendatipun dengan argumentasi itu, warga tetap menolak. Warga menyimpulkan tak ada lagi konpromi. Dalam situasi gaduh, warga kemudian mengusir rombongan dari lokasi saluran air.
“Lebih baik bapak-bapak tinggalkan saja ini tempat,”teriak warga.
Rombongan akhirnya meninggalkan lokasi. Permintaan wali kota tak bisa dipenuhi warga. Suasana meredah ketika tokoh masyarakat setempat mempersilahkan warga untuk tetap menutup saluran air itu.
“Sudah diputuskan tidak ada pembukaan saluran. Jadi saya minta kita semua diam. Kita hanya bereaksi kalau saluran ini dibuka,”kata tokoh masyarakat menenangkan warganya.
Sebelumnya permintaan untuk membuka air telah disampikan wali kota saat memimpin rapat bersama jajaran kecamatan, kelurahan dan perwakilan warga termasuk sejumlah ketua-ketua lembaga adat di lokasi PLTU.
Namun perwakilan warga maupun tokoh masyarakat yang hadir dalam pertemuan itu mengaku tak kuasa membujuk warga lainnya. Hingga akhirnya meminta wali kota beserta rombongan meninjau langsung lokasi.
Rencananya besok, Rabu 24 Januari 2018, akan digelar lagi pertemuan langsung dengan pimpinan PT PJPP. Rapat untuk membedah secara teknis dugaan limbah maupun kegiatan PLTU yang melebihi ambang batas.
(mdi/Palu Ekspres)
