PALU EKSPRES PARIGI – Dari Kementerian Sosial mulai tahun ini sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo bahwa bantuan yang sebelumnya tunai menjadi nontunai melalui perbankan. Tujuannya adalah mengajarkan masyarakat bertransaksi lewat elektronik serta untuk menghindari kesalapahaman.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Penanganan Fakir Miskin Pedesaan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada Kementrian Sosial RI, Abdul Hayat Gani di auditorium Kantor Bupati Parimo, usai menghadiri rapat koordinasi pengelolaan dan penggunaan dana desa dengan Penanganan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis desa, Senin (29/1/18).
“Jadi ini untuk menghindari jangan sampai bantuannya tidak nyampe, makanya harus non tunai, jadi dia sendiri yang ambil uangnya di Bank, dia gesek pakai ATM-nya sendiri, sehingga klier bahwa tidak ada pemotongan sampai kepada perhitungannya,”jelasnya.
Kedepannya nanti ungkapnya, warga penerima bantuan ini akan diberikan bantuan berupa telur dan beras karena hanya itu yang bisa dananya dikelola kembali oleh desa.
“Contohnya seperti minyak bimoli, gula yang kita belanjakan langsung uangnya itu ke Jakarta, Karena pemilik atau Perusahaan itu ada di sana, dan itu tidak bisa lagi kita kelola di desa, nah coba kalau kita beli telur, beras, ayam, jelas uangnya bisa kita kelola di desa karena barang itu sendiri ada di desa kita, sehingga mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah ini,” uraianya.
Dia menegaskan, untuk alokasi dana bantuan di seluruh Indonesia tahun ini, kurang lebih Rp21 Triliun. Sementara untuk Parigi Moutong, dia mengaku belum mengetahui secara pasti data terkait jumlah alokasi dana bantuan tersebut.
“Yang jelas, semua daerah data itu akan tersalin,” ujarnya.
Ia menambahkan, kalau jumlah bantuan itu bertambah dari sebelumnya, berarti itu bertanda bahwa perhatian pemerintah terhadap rakyatnya itu benar-benar fokus.
“Bahwa ada orang miskin bertambah itu relatif, kenapa relatif, seperti di Parimo ini ternyata yang membuat warga miskin mencapai angka 17 sekian persen ini kan, ada komunitas adat terpencil (KAT), dan sesunggunya adalah ada regulasi tersendiri, jika itu dikeluarkan akan sangat berhasil dalam pengentasan kemiskinan di Parimo ini,” ungkapnya.
(mg4/Palu Ekspres)
