PALU EKSPRES, JAKARTA – Ada beberapa hal yang membuat masalah taksi online di Indonesia berkepanjangan dan tidak selesai tuntas.
Pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mencontohkan, masalah yang dihadapi seperti ketidakkompakan kementerian dalam mengatur regulasi angkutan sewa khusus yang di dalamnya terdapat aturan untuk taksi online. “Masing-masing instansi kementerian berjalan sendiri-sendiri,” ucap Djoko saat dihubungi Jawa Pos, Minggu (4/2/2018).
Menurutnya, iming-iming pendapatan besar, telah mengalihkan sebagian orang untuk beralih memilih profesi menjadi driver taksi online.
Demikian pula publik yang selama ini menikmati transportasi umum dengan berbiaya mahal dapat tawaran transportasi bertarif murah, mudah didapat, dan ada kepastian tarif.
“Yang harus dipahami, aplikasi hanga berfungsi sebagai pendukung. Yang utama adalah sarana transportasinya. Tanpa sarana transportasi, aplikasi tidak bisa memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Namun tanpa aplikasi, sarana transportasi masih tetap bisa memindahkan orang atau barang,” katanya.
Untuk mengatur operasional transportasi, Kemenhub sudah mengeluarkan Permenhub Nomor 108/2017. Sementara kementerian lain belum banyak berulah.
“Terutama Kominfo yang mengatur gerak aplikator. Hingga sekarang, kita tidak pernah tahu pasti berapa jumlah armada taksi online. Sungguh menyulitkan, bagaimana untuk mengaturnya, jika datapun tidak punya,” kata Djoko.
