Menurutnya aplikasi yang digunakan harus diawasi dan dilakukan audit oleh Kominfo. “Jika tidak seperti sekarang, aplikator merangkap sebagai operator transportasi umum,” ucap Mantan Wakil Ketua MTI.
Penyedia jasa aplikasi menurutnya harus dipertegas, milih sebagai operator angkutan umum atau cukup aplikator.
“Jangan dibiarkan berulah seperti sekarang ini. Mengaku aplikator, tapi turut menentukan besaran tarif dan sistem bonus,” imbuhnya.
Dia menyarankan agar pemerintah jangan terlalu lama membiarkan perusahaan penyedia jasa aplikasi merusak sistem transportasi yang ada.
Bagi yang tidak mau mendaftar, aplikator harus diminta segera menutup apkikasinya. “Jika masih ada aplikator masih memberi layanan aplikasi ke taksi online yang tidak terdaftar, sudah semestinya aplikator tersebut juga harus ditutup,” ungkapnya.
Djoko justru menduga adanya angkutan online adalah untuk menghancurkan sistem transportasi yang sudah ada dengan dalih sharing economy dan menyediakan lapangan pekerjaan.
Hal itu bisa dilihat dari beberapa pebisnis taksi reguler sudah mulai tutup. “Artinya, menimbulkan pengangguran. Walau pengemudinya beralih ke taksi online, tapi tidak menjamin keberlangsungan usahanya,” ujar Djoko.
Dia menyebut bisnis taksi online hanya memberikan kesenangan sesaat, dapat dilihat dari banyak pebisnis taksi online, yakni pemilik kendaraan, yang gulung tikar.
“Itu karena kredit macet kendaraan tidak sanggup membayar cicilan bulanan,” tuturnya.
Dengan tarif yang murah menurutnya ternyata tidak cukup untuk menutup biaya kebutuhan hidup keluarga, operasional dan perawatan rutin kendaraan.
Selain itu, masih ada tanggunhan dari pengemudi yakni untuk pajak kendaraan dan membayar angsuran mobil bulanan.
“Pada awal operasi taksi online, rata rata hanya bisa bertahan sekitar setahun. Setelah setahun banyak yang tutup usaha,” katanya.
(lyn)
