PALU EKSPRES, PARIGI – Kegiatan Sosialisasi hingga nanti pelaksanaan isbat nikah itu bisa berjalan dengan baik karena pada awal tahun 2017 lalu sudah ada MoU antara tiga instansi yakni, Pengadilan Agama, Kementerian Agama, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Parimo untuk melaksanakan sidang isbat Nikah terpadu.
Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Kesra Setda Parimo, Haris Rahim kepada Palu Ekspres, Selasa (13/3) di Parigi.
Dia mengatakan, pada akhir tahun 2017 lalu pihaknya sudah melaksanakan kegiatan tersebut di wilayah selatan Parimo yang meliputi Kecamatan Sausu, Balinggi dan Kecamatan Torue sebanyak 100 pasang. Kemudian untuk bagian Utara Parimo kata dia, adalah Kecamatan Tinombo dan Palasa sebanyak 52 pasang.
Menurutnya, untuk tahun ini pihaknya merencanakan palaksanaan sidang isbat nikah terpadu dengan menghadirkan 250 pasangan suami istri (Pasutri). Untuk di wilayah Parigi dan eks Kecamatan Parigi kata dia, sebanyak 100 pasang, Kecamatan Kasimbar digabungkan dengan Toribulu sebanyak 50 pasang, kemudian Kotaraya, Mepanga, Tomini, 50 pasang serta Moutong juga 50 pasang.
“Sebenarnya dulu di Moutong ini bisa kita laksanakan di akhir Desember 2017 itu sudah selesai, karena berkas mereka kami sudah verifikasi, jadi tentunya harapan kita ini bagaimana supaya kegiatan sidang isbat nikah ini kedepan bisa berjalan dengan baik,” harapnya.
Ia berharap dengan peserta yang ikut sosialisasi baru-baru ini, ke depannya jangan hanya melaksanakan isbat nikah dengan menggunakan APBD. Sehingga dengan keterbatasan APBD ini, dia berharap kepada petugas-petugas di lapangan bersama stafnya berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan isbat nikah ini secara mandiri.
“Karena masyarakat pada umumnya kan, sudah tau bahwa kegiatan ini sangat penting untuk dilaksanakan demi untuk kejelasan administrasi kependudukan mereka, termasuk buku akta nikah dan nantinya semua anak-anak mereka yang mau melanjutkan pendidikan tanpa ada akta kelahiran tidak bisa mendaftar di sekolah, begitu pula tanpa ada buku akta nikah, akta lahir anak juga tidak bisa diterbitkan,” jelasnya.
(mg4/Palu Ekspres)
