oleh Fajrin Al-Barru*
PEMILIHAN Kepala Daerah (PILKADA) menjadi ajang panggung politik suatu daerah setelah satu periode kemimpinan. Kualitas kepemimpinan selanjutnya ditentukan melalui semarak pesta demokrasi lima tahunan ini.
Sebanyak 11 kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan beberapa bulan lagi akan menggelar PILKADA 2015, di antaranya Kabupaten Barru, Bulukumba, Selayar, Maros, Pangkep, Gowa, Soppeng, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja dan Toraja Utara.
Wajah pemimpin selanjutnya terpasang di mana-mana, spanduk dan baliho menjadi penghias jalan. ini menunjukkan bahwa kader terbaik dan usungan partai politik telah siap tampil memperebutkan kursi kepemimpinan. Sukses atau tidaknya para calon bupati tergantung strategi, kekuatan dan simpati masyarakat.
Umur sebagai kepala daerah di berbagai tempat di Sulawesi Selatan tidak panjang lagi. Tinggal menghitung hari segala jenis atribut dan aroma kepemimpinan ditinggalkannya. Namun akan tersisa masalah tentang karateker bupati di setiap daerah yaitu independensi.
Karateker atau pejabat sementara memang biasa menjadi polemik jika tidak independen. Independensi seorang karateker bupati menjadi tolak ukur berjalannya demokrasi tanpa diskriminasi. Siapapun yang memimpin sebagai karateker seharusnya berjalan sesuai jabatan pemerintahan yang diembannya. Menjalankan fungsinya sebagai kepala daerah sementara untuk memastikan tetap berjalannya sistem pemerintahan.
Setiap kabupaten tentunya akan memiliki karateker bupati. Sebanyak 11 kabupaten tersebut dinantikan oleh masyarakatnya melihat siapa bupati sementara mereka. Bupati sementara kabupaten tersebut merupakan usulan dari gubernur yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri.
Di sinilah peran pemerintah propinsi untuk tetap menjaga indepensi setiap kepala daerah. Ketidakstabilan karateker bupati akan memicu permasalahan yang besar. Pengusulan karateker merupakan hal yang harus dipertimbangkan pihak yang berwenang dalam pelaksanaan PILKADA agar terjaganya keamanan dan jauhnya diskriminasi selama pelaksanaan PILKADA.
Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan berdasarkan dari kacamata pemerintahan, bukan dari kacamata politik. Menurut hemat saya, pejabat bupati sementara ini haruslah menggerakkan roda pemerintahan dan menjaga stabilitas daerah bukan ikut bermain dalam pentas politik setiap daerah.
Pengusulan calon karateker pun bukan tanggung jawab daerah tetapi melalui pertimbangan pemerintah propinsi atau dalam hal ini adalah gubernur agar berjalannya pemerintahan yang stabil. Maka dari itu, karateker bupati yang dipilihnya akan memuat persyaratan yang sudah matang dan bukan atas rekomendasi dari berbagai daerah.
Calon karateker tersebut paling tidak memuat persyaratan bukan sebagai keluarga para bupati dan tidak terikat perjanjian kerjasama secara personal, keluarga ataupun kerabat. Jika tidak memuat dua hal tersebut maka independensi para karateker ini patut dipertanyakan oleh masyarakat. Kemudian bagaimana dengan calon bupati yang lain? hal tersebut haruslah berlaku sama. Posisi calon bupati tidak ada bedanya dengan bupati. karateker yang ditunjuk juga harus memuat setidaknya dua hal di atas. Maka sangat erat kaitannya dengan penunjukan pejabat sementara atau karateker yang diusulkan oleh pemerintah propinsi kepada Kementerian Dalam Negeri.
Beberapa hal tersebut menjadi pandangan masyarakat untuk melihat hasil keputusan Kementerian Dalam Negeri terhadap usulan pemerintah propinsi.
Setelah melewati tahap tersebut maka lapisan masyarakat di berbagai daerah seperti Kabupaten Barru, Bulukumba, Selayar, Maros, Pangkep, Gowa, Soppeng, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja dan Toraja Utara akan tahu kondisi sistem pemerintahan yang berjalan sebagaimana mestinya.
Pemilihan kepala daerah tahun ini menjadi ajang untuk memilih pemimpin yang berintegritas dan mampu membuat kemajuan di berbagai daerah. Demokrasi tanpa diskriminasi dan tendensi adalah pilar keamanan dan kedamaian Pilkada 2015.***
*Ketua Umum Gabungan Pemuda Pelajar Mahasiswa Barru
