Akses Ruang Dialog Keberagaman Masih Sempit
PALU,PE-Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI Ke 70 tahun 2015, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palu kembali menggelar dialog publik antar etnis di Kota Palu, Rabu 12 Agustus 2015 di auditorium kantor walikota. Dialog dengan tema “memelihara kedamaian di tengah keberagaman” ini digelar bersama sejumlah tokoh masyarakat dari berbagai etnis yang mendiami lembah Palu.
Narasumber yang hadir menyampaikan materi dalam kegiatan ini diantaranya, Akademisi FISIP Universitas Tadulako (Untad) Dr. Darwis M.Si, Akademisi Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Anggota DPD RI MPR-RI Hj. Nurmawati Dewi Bantilan S.E MH dan Kaban Kesbangpol Drs. H Ramli Usman serta Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Albert Tjiputra.
Ramli Usman dalam sambutan Walikota mengatakan, ada satu rekonsiliasi yang belum sepenuhnya tuntas dilaksanakan oleh pemerintah dalam kurun waktu 70 tahun kemerdekaan Indonesia. Rekonsiliasi itu berkaitan dengan minimnya ruang kondusif dan forum dialog lintas agama, ras,suku dan etnis untuk membicarakan berbagai isu dan perbedaan yang hidup di tengah masyarakat.
“Dimasa lampau semua perbedaan yang ada, mampu diredupsi karena masih dominannya hegemoni (pengaruh) kekuasaan negara, sehingga setiap potensi itu diselesaikan dengan pendekatan top down. Dengan begitu, kemampuan kelompok masyarakat untuk menyelesaikan persoalan lambat laun dapat diselesaikan secara mandiri,” kata Ramli Usman.
Ruang dialog antar kelompok yang berbeda, lanjut Ramli, seharusnya menjadi tempat yang nyaman untuk saling bertukar berbagai kelebihan dalam suatu kegiatan dialog konstruktif (membangun) dan saling mempercayai. Hal ini menurutnya juga semakin menjadi suatu hal yang langka.
“Upaya yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Palu saat ini merupakan satu upaya yang pantas untuk diapresiasi secara positif,”ujarnya.
Ramli berharap melalui dialog publik tersebut dapat menciptakan suatu bentuk atau corak komunikasi yang intensif antar etnis yang telah ada di lembah Palu. Hal ini membuka kesadaran kritis tentang metode yang disepakati bersama menyangkut cara penyikapan terhadap berbagai perbedaan yang ada.
Sementara itu, Ketua FPK Albert Tjiputra, mengatakan masyarakat Indonesia pada umunnya, khususnya Kota Palu sangat toleran terhadap berbagai perbedaan etnis yang heterogen.
“Jika mencermati sejarah kelam kejadian konflik intoleransi secara terbuka, itu terjadi karena dasar perbedaan etnis di Indonesia yang tertunggangi oleh berbagai isu politik,”kata Albert dalam kesempatan itu.(*/mdi)
