PALU EKSPRES, PALU– Pemberdayaan lembaga adat di Kota Palu dalam mengintervensi tatanan sosial masyarakat, diapresiasi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Indonesia, Marsekal Muda TNI, dr. A. Adang Supriyadi. Menurut Adang, pelibatan lembaga adat bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Karena pemberdayaan lembaga adat dengan kearifan lokalnya sebenarnya dapat berperan dalam menangkal terorisme dan radikalisme.
Karena itu Adang menyarankan Wali Kota Palu Hidayat bertemu Presiden RI Joko Widodo untuk merinci program pemberdayaan lembaga adat di Palu yang saat ini tengah bergulir. “Saya menyarankan kepada wali kota untuk menghadap Presiden dalam menjabarkan program tersebut. Sehingga bisa diaplikasikan kepada semua daerah,”saran Adang dalam welcome dinner bersama Wakil Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Said, Rabu malam 8 Agustus 2018. Dalam kesempatan itu, Adang menjelaskan radikalisme bisa tumbuh karena karena beberapa. Mulai dari sikap intoleran hingga rasa ketidak puasan kepada pemerintah daerah maupun negara.
Hal itu kata dia selanjutnya bermetafora menjadi benih terorisme. “Hal itu mendorong munculnya faham yang anti kepada Pancasila, NKRI dan Khilafah,”sebut Adang. Sebelumnya Wakil Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Said menjelaskan bahwa salah satu program Pemkot dalam menangkal perkembangan terorisme dan radikalisme di tanah Kaili, adalah dengan membentuk lembaga adat. Dua tahun eksis, lembaga adat sebut Pasha, sapaan akrabnya, mampu meredam gejolak perselisihan di wilayah Palu. Hal itu dibuktikan dengan semakin kondusifnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Tidak terlihat lagi konflik horisontal antar kampung yang sering ditayangkan dimedia cetak maupun elektronik.
“Sebelumnya, Palu dikenal memiliki PAD yang tinggi, atau perkelahian antar desa, dengan dibentuknya lembaga adat, hingga saat ini semuanya aman dan damai,”sebutnya. Lembaga adat menurut dia berfungsi menyelesaikan konflik interen yang ada di wilayahnya. Mulai dari perkelahian, hingga persoalan rumah tangga. Diupayakan tuntas tanpa harus melibatkan pihak berwajib. Karena semuanya ditangani secara adat kekeluargaan. “Dewan adat tersebut merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kota Palu,”kata Pasha. Sesuai penelitian jelas Pasha, salah satu pemicu munculnya gaham radikalisme , terjadi karena banyaknya generasi muda yang putus sekolah. Namun wali kota dalam kaitan itu jelas Pasha, menginstruksikan dinas terkait untuk membebaskan biaya pendaftaran di semua jenjang sekolah negeri.
“Alhamdulilah, ide brilliant tersebut mampu menekan bibit-bibit radikalisme yang embrionya tumbuh pada anak putus sekolah,”demikian Pasha.
(mdi/palu ekspres)
