PALU EKSPRES, PALU- Wali Kota Palu Hidayat membentuk pos komando transisi darurat ke pemulihan bencana alam Kota Palu tahun 2018. Melalui surat keputusan nomor 800/060/WK/2018, pos komando ini nantinya digerakkan untuk pemenuhan pelayanan bagi para pengungsi.
Seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi koordinator dalam pos komando tersebut.
Wali Kota Palu Hidayat dalam rapat koordinasi pos komando, Senin 29 Oktober 2018 di halaman kantor wali kota menjelaskan, pelayanan prioritas pos komando seluruhnya diarahkan untuk memenuhi pelayanan dasar bagi pengungsi. Baik yang menempati tenda pengungsian maupun pengungsi orang per orang di halaman rumahnya.
“Kita harus memastikan tak ada kebutuhan pengungsi yang terlewati,”kata Hidayat.
Utamanya soal penyediaan air bersih. Dalam masa transisi ini ujar Hidayat, seluruh pos pengungsian harus mendapat suplai air. Dengan cara menyambung pipa dari sumber air terdekat.
“Kita upayakan tidak lagi menggunakan tangki. Bisa menyambung dari sumber air atau membuat sumur suntik di sekitar pos pengungsian,”jelasnya.
Untuk bantuan logistik, Hidayat meminta koordinator tidak lagi setiap hari melakukan distribusi. Dalam masa transisi ini, distribusi menurut dia diupayakan dua kali dalam seminggu.
Selain itu pelayanan kesehatan dilakukan dengan dua pola. Yaitu membuka klinik rawat inap di setiap titik pengungsi. Serta pelayanan puskesmas keliling hingga ke rumah rumah masyarakat yang masih mengungsi di depan rumahnya.
“Kita harus memastikan tak ada lagi orang yang sakit. Apalagi sampai meninggal dunia. Karena terbukti ada orang yang mengaku sakit tapi setelah diperiksa tekanan darahnya sangat tinggi,”katanya.
Demikian halnya untuk kebersihan. Dalam masa transisi ini angkutan sampah diprioritaskan pada lokasi posko pengungsian. Namun tetap melaksanakan pengangkutan rutin seperti biasanya.
“Dibagi dua untuk urusi kebersihan di posko pengungsi. Dan angkutannya tak boleh dicampur aduk dengan angkutan rutin di jalanan,”jelasnya lagi.
Bersamaan dengan itu juga akan dilakukan pendataan kembali jumlah pengungsi berikut lokasi pengungsian. Termasuk menerjunkan 60 tim pendataan kriteria kerusakan rumah.
“Juga pendataan korban dan rumah hilang. Mendata korban jiwa dan perumahan di titik pengungsian. Termasuk data gedung pemerintah seluruhnya sesuai tingkat kerusakan,”urainya.
Untuk masalah keamanan, pos komando melibatkan pihak TNI dan Polri. Mengingat kata dia saat ini masyarakat diresahkan dengan banyaknya isu pencurian.
“Bahkan banyak modus untuk membuat resah masyarakat. Yang begini kami harap kepada polisi diamankan dan jangan dilepas,”harapnya.
Diapun menegaskan pihaknya sudah akan menindak tegas pegawai negeri sipil yang belum berkantor dalam masa transisi darurat bencana ini.
“Saya kira kita sudah akan tegas soal ini,”demikian Hidayat.
(mdi/Palu ekspres).
