PALU EKSPRES, PALU- Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Palu tentang pemberdayaan dan perlindungan tenaga kerja lokal (TKL) disepakati Pemkot Palu untuk dibahas bersama menjadi peraturan daerah. Kesepakatan tercapai setelah Wali Kota Palu melalui Asisten I, Rifani Pakamundi menyampaikan pendapatnya dalam sidang paripurna tentang pendapat wali kota atas Ranperda tersebut.
Rifani menjelaskan, Pemkot Palu pada prinsipnya menyetujui Ranperda inisiatif tersebut. Namun dengan masukan dan saran untuk kesempurnaan regulasi.
Menurut Rifani, masukan itu antara lain memasukan ruang lingkup pemberdayaan TKL dalam batang tubuh naskah Ranperda. Kemudian memperhatikan kembali penyelesaian naskah dengan Undang Undang yang mengatur soal pembentukan peraturan daerah dan ketenagakerjaan.
“Dirumuskan kembali dengan memasukan pedoman dari undang undang pembentukan peraturan daerah,”kata Rifani. Selanjutnya, dalam pembahasan nantinya, Rifani menyarankan agar DPRD melibatkan pelaksana jaminan sosial nasional dalam hal ini BPJS ketenagakerjaan. “Karena BPJS ketenagakerjaan yang mempunyai wewenang tentang jaminan bagi tenaga kerja,” sebutnya.
Terhadap pendapat wali kota ini, seluruh Fraksi DPRD Palu pun menyetujuinya dalam sidang paripurna lanjutan yang digelar sesaat kemudian. Sidang paripurna juga langsung diagendakan dengan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk membahas Ranperda itu.
Terpilih sebagai Ketua Pansus, adalah Rugaiyah dari Fraksi PDIP yang diwakili M Rizal dari Fraksi PKS. Ketua DPRD Palu Ishak Cae,menjelaskan, Pansus diberi waktu enam hari kerja untuk membahas Ranperda itu. Dimulai Kamis 22 November sampai dengan Kamis 29 November 2018 pekan depan. “Laporkan hasil kerja Pansus paling lambat disampikan dalam paripurna pada Jumat 30 November 2018,”kata Ishak. Ishak kemudian berharap agar wali kota memerintahkan jajaran untuk mendampingi kerja-kerja Pansus ketika pembahasan nanti.
“Agar pembahasan berjalan baik dan sesuai waktu,”pungkasnya.
(mdi/palu ekspres).
