PALU EKSPRES, PALU- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palu diminta memaksimalkan penarikan pajak daerah pada objek pajak yang tidak terdampak langsung bencana.
Harapan ini dikemukakan Anggota DPRD Palu, Joppi Alvi Kekung menyusul keputusan Bapenda Palu menurunkan target pajak daerah tahun 2019.
Menurut Joppy, Komisi B yang menjadi mitra Bapenda Palu pada prinsipnya memaklumi keputusan tersebut.
“Wajarlah kalau Pemkot mematok lebih rendah target pajak daerah 2019. Karena kita tahu bersama Kota Palu baru saja ditimpa bencana alam,”kata Joppy, Rabu 21 November 2018.
Bencana menurut dia memang menyebabkan beberapa objek pajak daerah tak bisa beroperasi. Utamanya objek pajak hotel yang selama ini termasuk penyuplai pajak terbesar bagi daerah.
Kerusakan yang dialami beberapa hotel bintang di Kota Palu jelas dia cukup parah. Sehingga tak ada kepastian waktu kapan hotel hotel itu beroperasi kembali.
“Itu wajar, karena saat ini mereka tidak beroperasi. Kalau kami amati kerusakannya, lima atau enam bulan kedepan itu sulit untuk beroperasi,”katanya.
Namun begitu, politisi PDIP ini berharap Bapenda sebagai leading sector kegiatan pendapatan daerah tak boleh patah arang.
Banyak menurut dia strategi yang bisa dikembangkan untuk menutupi kekurangan target pajak daerah tersebut. Misalnya sebut Joppi, memaksimalkan pungutan pada pajak dan retribusi parkir. Sebagaimana pengamatan dilapangan, potensi penerimaan daerah pada sektor ini sesungguhnya lumayan besar. Asalkan dinas terkait maksimal dalam melakukan pungutan itu.
“Parkir saya katakan itu tidak terdampak. Dan kita lihat itu selalu ramai. Sehingga ini bisa menutupi sektor pajak mana saja yang mengalami penurunan,”ujarnya.
Demikian halnya objek pajak restoran serta galian C. Sektor ini ujar dia sesungguhnya tidak terlalu berdampak. Kalaupun ada yang terdampak, itu diperkirakan akan segara beroperasi.
“Ini strategi yang harus dilaksanakan. Agar saling mengisi. Ada yang memang terpaksa diturunkan, tapi sesungguhnya ada yang bisa dinaikkan,”ujarnya.
Joppi menambahkan, pihaknya juga akan mengikuti setiap perkembangan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2019 nanti. Sehingga komisi B DPRD Palu bisa memberi masukan dan saran dalam upaya meningkatkan pajak daerah tersebut.
“Kami yakin geliat perekonomian di Palu akan bangkit seperti sedia kala,”pungkasnya.
Untuk diketahui, tahun 2019 nanti Bapenda Palu hanya menarget pajak daerah sebesar Rp65,4miliar lebih. Sebelumnya pada tahun 2018 target pajak ditetapkan Rp115,8miliar lebih. Realisasi pajak daerah hingga November 2018, memang masih menyentuh 90 persen meski pada September dilanda bencana. Itu lantaran penerimaan masih terhitung sejak Januari hingga September 2018.
Menurut Kepala Bapenda Palu, Farid Rifai, realisasi tahun 2018 ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan target 2019. “Karena situasinya berbeda setelah bencana. Kita belum tahu bagaimana kelanjutan usaha usaha yang menjadi objek pajak daerah,”jelasnya.
Adapun rincian target dari 11 pajak daerah antara lain.Pajak hotel yang semula tahun 2018 ditarget Rp14,9 miliar, turun menjadi Rp2,8 miliar lebih. Restoran dari Rp17 miliar turun menjadi Rp6,8 miliar lebih. Pajak hiburan dari Rp6,7 miliar lebih turun Rp1,2 miliar lebih. Reklame dari Rp4 miliar menjadi Rp2,8 miliar lebih. Penerangan jalan umum dari Rp31 miliar jadi Rp21,7 miliar lebih. Pajak parkir dari Rp1,1 miliar lebih turun Rp795j uta. Pajak air bawah tanah dari Rp600 juta menjadi Rp420 juta.
Kemudian pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBPP) dari semula tahun 2018 ditarget Rp14 miliar turun menjadi Rp7 miliar tahun 2019. Dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang semula Rp14,5 miliar turun menjadi Rp8,7miliar lebih tahun 2019. Namun untuk pajak sarang walet, targetnya ditetapkan sama dengan tahun 2018 yaitu Rp40juta. Sedangkan untuk pajak mineral bukan logam jelas Farid, targetnya justru naik di tahun 2019 yaitu Rp13miliar dari sebelumnya hanya ditarget Rp12miliar pada tahun 2018.
Untuk PBB, pihaknya tidak lagi memasukkan wajib pajak yang terkena dampak likuifaksi di Kelurahan Petobo dan Balaroa sebagai sumber penerimaan. Karena bangunan rumahnya telah hancur dan hilang. Begitupun untuk objek pajak hotel yang mengalami rusak berat paska bencana.
(mdi/palu ekspres).
