PALU EKSPRES, PALU– Belanja tanggap darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Palu tahun 2019 belum teranggarkan dalam rencana kerja anggaran (RKA) dinas tersebut.
Sekretaris BPBD Palu, Irsan mengaku, penyusunan RKA tahun anggaran 2019 dilakukan sebelum terjadinya bencana.
“Jadi untuk 2019 dana tanggap darurat itu belum ada dalam RKA,”sebut Irsan, Rabu 28 November 2018 di kantor DPRD Palu.
Oleh sebab itu, dia berharap, proses pembahasan RAPBD tahun 2019 yang kini telah bergulir ke DPRD Palu, bisa kembali melakukan evaluasi terhadap RKA BPBD Palu tahun 2019. Sehingga dana tanggap darurat bisa dialokasikan kembali.
“Ini akan kami mohonkan ke DPRD. Berharap RKA itu dievaluasi komisi terkait dengan memasukkan dana tanggap darurat,”harapnya.
Dia menjelaskan, usulan anggaran dalam RKA BPBD Palu tahun 2019 untuk semua keperluan adalah senilai Rp1.971miliar lebih. Nilai tersebut turun dibanding tahun anggaran 2018 yakni sebesar Rp2.2miliar lebih. Terjadi penurunan kurang lebih Rp255.6juta.
“Tahun 2019 anggaran menyangkut kebencanaan ini memang harusnya lebih besar. Tapi, ya itu tadi, RKA sudah terlanjur disusun sebelum bencana,”jelas Irsan.
Setelah melihat bencana yang terjadi, sudah sepantasnya kata Irsan, anggaran BPBD Palu harus dinaikkan. Agar nantinya, seluruh kepentingan mitigasi kebencanaan tercover dengan baik.
“Idealnya itu Rp10miliar. Termasuk sudah persiapan dana tanggap darurat didalamnya,”jelas Irsan.
Sebelumnya pada tahun anggaran 2018, dana tanggap darurat itu juga terbilang kecil. Hanya sebesar Rp500juta. Itupun menurut dia, dana itu akhirnya dibelanjakan untuk membeli alat pendeteksi getaran (seismograf).
Banyak keperluan BPBD tambah dia yang kurang maksimal berjalan apabila anggaran minim. Menurutnya itu sangat memengaruhi kepentingan kerja kerja mitigasi kebencanaan.
“Harusnya kedepan kita konsentrasi untuk hal hal mitigasi kebencanaan Misalnya terkait edukasi atau sosialiasi termasuk hal hal lainnya,”pungkas Irsan.
(mdi/palu ekspres)
