PALU EKSPRES, PALU– Ketua KomnasHAM RI Ahmad Taufan Damanik mendukung penuh usulan Pemkot Palu untuk mencabut izin hak guna bangunan (HGB) sejumlah perusahaan di Kota Palu Sulawesi Tengah.
Usulan Pemkot Palu itu berkaitan dengan penyediaan lahan bagi pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi korban bencana.
Ahmad menyebut, sebagai bentuk dukungan pihaknya dalam waktu dekat akan menemui Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengkoordinasikan hal tersebut.
KomnasHAM RI menurut dia kebetulan memiliki beberapa agenda kegiatan bersama Menteri ATR/BPN. “Saya selalu bertemu pak Menteri. Awal Januari 2019 kami akan bertemu lagi. Nanti akan saya sampaikan prihal usulan tersebut,”kata Ahmad usai bertemu Wali Kota Palu Hidayat, Kamis 27 September 2018 di ruang kerja Wali kota.
Menurut dia, putusan pencabutan sejumlah HGB ini bersifat penting untuk disegerakan. Karena hal itu menyangkut percepatan penyediaan lahan Huntap bagi korban bencana.
Terlebih kata dia, usulan pencabutan HGB sudah menjadi atensi Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla.
“Jadi saya kira memang harus segera keluarkan keputusan tentang HGB ini. Apalagi sudah jadi arahan wapres,”sebutnya.
Masyarakat yang menjadi korban bencana jelas Ahmad butuh pemulihan secara psikologis. Kepastian mengenai pembangunan Huntap merupakan salah satu upaya untuk pemulihan psikologis itu. Karena itu Pemkot ujarnya mengakselerasi pembangunan Huntap untuk memberi kepastiannya.
Korban bencana menurutnya memang tidak bisa tinggal lama di hunian sementara (Huntara). Perlu diupayakan percepatan relokasi ke Huntap. Sehingga kemudian mereka bisa merasa aman tidak hanya secara fisik. Pemulihan secara psikologis dari duka kehilangan tempat tinggal juga penting dilakukan dengan memberi kepastian Huntap.
“Tidak gampang lo beban psikologis rumah hancur. Kita sih enak aja bilang lupakan. Tapi orang yang kena musibah itu tidak gampang. Namun kalau sudah yang tetap insyaallah akan lebih mudah psikologisnya pulih,”ujarnya.
Di bagian lain, Ahmad mengapresiasi upaya Pemkot Palu dan seluruh pihak dalam proses pemulihan bencana. Dia mengaku proses pemulihan lebih cepat dari daerah lain yang pernah mengalami bencana.
“Contohnya di Aceh. Setahun suasana psikologi masyarakat belum pulih. Orang masih kelihatan terpukul. Tapi di Palu, masyarakat secara psikologis sudah lebih pulih,”sebutnya.
Seluruh pihak menurutnya optimis mengupayakan recovery, perbaikan pada semua sektor. “Insyallah, di Sulteng dan Palu akan lebih cepat. Terlebih jika membangun kerjasama yang baik lintas pemerintah dan membangun kerjasama dengan masyarakat,”terangnya.
Kedatangannya di Palu lanjut Ahmad, selain bersilaturrahim dengan pemerintah, juga merupakan agenda rutin KomnasHAM. Untuk berdiskusi mengenai hal hal terkait HAM.
“Kami memberikan rekomendasi atau masukan ke pemerintah. Menjalin koordinasi dengan seluruh jajaran pemerintahan,”pungkasnya.
Sebelumnya Wali Kota Palu Hidayat menyampaikan kendala mengenai usulan pencabutan sejumlah HGB di Palu untuk dijadikan lahan Huntap. Wali Kota menyebutkan, sejauh ini belum ada kepastian mengenai usulan itu.
(mdi/palu ekspres).
