Pertama dalam aspek kesiapan siagaan dan pencegahan. Dalam konteks itu, para pihak perlu mempersiapkan kebijakan sesuai kondisi yang ada. Kemudian disesuaikan dengan rencana induk yang telah ditetapkan dari aspek kewilayahan dan zonasi.
Misalnya dalam aspek mitigasi ada empat hal. Mitigasi menurutnya dilakukan dalam empat pendekatan.
Diantaranya simulasi, pelatihan masyarakat, forum pengurangan resiko bencana. Maupun pelatihan teknis lintas instansi dalam penanganan bencana.
Di dunia pendidikan, siswa harus dilakukan simulasi dan edukasi. Baik secara formal melalui sekolah ataupun ditingkat masyarakat dengan pola pendekatan kearifan lokal.
“Misalnya bagaimana kita perkenalan wilayah rawan bencana melalui budaya lokal. Agar lebih cepat dipahami. Informasi itu menjadi kerangka kewaspadaan di Kota Palu,”
Selanjutnya dalam hal infrastruktur harus memperhatikan kerangka penanganan lintas sektor. Misalnya ada kawasan yang rawan. Maka secara infrastruktur itu berkaitan dengan tugas dinas pekerjaan umum dan perumahan.
“Ketika ada wilayah rawan likuifaksi. Apaka perlu dinas terkait membangun jalur atau saluran air agar tidak terjadi genangan. Seperti itu harusnya,”kata Fresli menambahkan.
Kemudian di kawasan pantai. Seluruh sektor terkait harus menyamakan perencanaan. Apakah disana nantinya perlu membangun pengaman pantai.
Selanjutnya aspek regulasi yang harus mengacu pada rencana induk termasuk rencana tata ruang. Dan disesuaikan dengan zona yang telah ditetapkan. Untuk zona tsunami, harus ada perencanaan khusus disana. Misalnya pengumuman wilayah aman dari titik air pasang tertinggi.
“Kawasan beresiko ini harus ada informasi perencanaannya. BPBD dalam hal itu mengoordinasikan kerangka fikirnya,”demikian Fresli.
(mdi/palu ekspres).
