PALU EKSPRES, PALU– Peta zona rawan bencana di wilayah Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala) telah ditetapkan. Perencanaan dalam lahan yang telah ditetapkan dalam zona merah kemudian telah dimasukkan dalam rencana induk pemerintah pusat dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi (RR).
Zona zona merah yang dimaksud dalam peta itu dipisahkan berdasarkan tingginya potensi kerawanan. Baik gempa bumi, tsunami dan likuifaksi.
Kasubag Data dan Informasi Bappeda Palu, Ibnu Mundzir menjelaskan, zona tersebut kemungkinan besar dalam rencana induk tidak bisa lagi dimanfaatkan oleh masyarakat. Larangan adanya kegiatan dalam zona itu menurut dia sebenarnya untuk kebaikan masyarakat sendiri.
“Lahan lahan itu berpotensi menimbulkan keburukan bagi masyarakat,”kata Ibnu Mundzir, Selasa 8 Januari 2018.
Meski begitu jelas Ibnu, pemerintah tentu tidak menutup mata terkait adanya hak keperdataan warga atas lahan itu. Hal ini menurut dia masih terus menjadi bahan diskusi pemerintah di semua level.
Terhadap lahan warga yang terdampak parah. Misalnya bergeser karena likuifaksi, pemerintah kata dia tetap akan berupaya melakukan ganti rugi. Sejauh ini pola ganti rugi yang direncanakan baru sebatas ganti rugi rumah dan lahan dalam bentuk hunian tetap (Huntap).
“Namun tidak menutup kemungkinan, lahan warga yang masih masih dimiliki dengan sertifikat itu bisa diganti rugi. Meskipun warga telah mendapat ganti rugi dalam bentuk Huntap. Ini masih terus didiskusikan semua tingkatan pemerintah,”jelasnya
Ibnu mengaku tidak menyangsikan adanya warga yang ingin tetap mempertahankan lahannya. Meskipun pemerintah telah menetapkan lahan itu dalam zona merah. Akan tetapi jelas dia, lahan-lahan dalam zona merah itu pada prinsipnya sudah memiliki perencanaan dalam rencana induk. Artinya jelas Ibnu, perencaan induk tersebut nantinya akan disusun dalam sebuah dokumen dan mendapat legitimasi melalui undang-undang penataan ruang.
Undang-Undang penataan ruang kata dia, tentunya berangkat dari Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dari pemerintah setempat. Dalam RTRW memuat larangan larangan dan peruntukan lahan bagi pengembangan.
“Rencana induk akan menjadi dokumen legal sebagai instrumen pengendalian,”paparnya.
Dengan demikian tambahnya, akan ada legitimasi bagi pemerintah untuk melarang masyarakat melakukan kegiatan dalam zona merah tersebut.
“Artinya kalau ada larangan tentu ada sanksi. Bisa dimasukkan dalam pelanggaran RTRW dan undang undang penataan ruang. Pemerintah bisa memberi sanksi,”urainya.
Lepas dari itu, Ibnu menyarankan sebaiknya masyarakat tidak lagi melakukan aktivitas apalagi sampai membangun kembali rumahnya dalam zona merah. Sebab kemungkinan besar pemerintah tidak akan melaksanakan instrumen pembangunan bagi publik di dalamnya.
“Maksudnya begini. Pemerintah tidak akan membangun fasilitas infrastruktur dasar seperti listrik, air dan jalan,”jelasnya lagi.
Demikian pula hal yang menyangkut
perizinan. Ibnu menjelaskan,pemerintah tidak akan melayani dan memberi izin apabila ada warga yang bermohon dalam zona merah tersebut.
“Kalau misalnya ada izin pemerintah, maka pemerintah yang salah karena itu sudah ditetapkan ada larangan dalam rencana induk,”demikian Ibnu Mundzir.
(mdi/palu ekspres).
