PALU EKSPRES, PALU- Usulan alternatif lahan untuk rencana pembangunan hunian tetap (Huntap) yang disuarakan warga Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan dan Balaroa Kecamatan Palu Barat direspon Gubernur Sulteng, H Longki Djanggola.
Menurut Longki usulan ini disuarakan warga yang menjadi korban bencana likuefaksi dalam beberapa unjuk rasa. Warga meminta agar lokasi pembangunan Huntap tidak berada diluar wilayah kelurahan.
Meskipun saat ini pihaknya telah menetapkan lokasi pembangunan Huntap dengan memanfaatkan lahan eks hak guna bangunan (HGB).
“Nah sekarang ada usulan masyarakat seperti dalam demo. Ada keinginan masyarakat Petobo juga meminta penetapan lokasi yang baru disekitar mereka,”kata Longki, Kamis 17 Januari 2019.
Lahan-lahan alternatif itu menurutnya memang telah dikaji dari sisi keamanan. Dan hasil kajian ternyatq menunjukkan lahan-lahan itu memang sedikit aman.
“Tadi kita sudah lihat sendiri. Ternyata Balaroa atas sedikit lebih aman. Begitu juga Petobo atas itu aman lokasinya,”jelas Longki.
Bukan tidak mungkin lahan-lahan yang diusulkan itu bisa ditetapkan sebagai lokasi baru pembangunan Huntap. Akan tetapi masih banyak proses yang harus dilewati. Karena lahan itu adalah milik masyarakat.
“Saya bisa tetapkan dia (lahan) itu sebagai lokasi baru untuk Huntap. Tetapi persoalan berikutnya adalah pembebasan tanah tersebut,”ujarnya.
Lahan-lahan itu kata Longki tidak berstatus HGB. Karena itu masih akan banyak tahapan dan langka yang harus dilakukan apabila ingin menetapkan lahan itu sebagai lokasi pembangunan Huntap.
“Harus ada pembebasan dan ganti rugi lahan,”ucap Longki.
Ditanya soal desakan warga yang menginginkan pemerintah melakukan ganti rugi, Longki mengaku tidak ingin mengambil resiko.
“Itu dia, persoalan ganti rugi ini kita lihat kedepan seperti apa. Kalau ternyata proses ganti ruginya ruwet dan bermasalah. Ya saya tidak mau ambil resiko. Tapi ini bisa kita pertimbangkan,”jelasnya.
Terkait dengan status lahan HGB yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Huntap, Longki menyatakan saat ini masih dalam proses “clear” oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Belum ada kepastian apakah lahan yang dimaksud sudah dalam status clear atau belum.
“Rata rata memang eks HGB. Untuk nanti meng-clear-kan lahan, itu urusan BPN,”tambahnya.
Pada bagian lain Longki mengurai progres pembangunan hunian sementara (Huntara) yang dilaksanakan Satuan Tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Sejauh ini Huntara yang terbangun baru sekitar 200unit dari target 700unit dalam masa transisi darurat. Karenanya masa transisi darurat diperpanjang lagi hingga 23 February 2019.
Namun begitu, sesungguhnya jumlah Huntara yang terbangun sudah mencapai kurang lebih 1900 unit. Karena banyak Huntara yang dibangun oleh NGO ataupun lembaga lembaga penyalur bantuan diluar dari rencana PUPR.
“Sudah cukup banyak sebenarnya. Karena NGO juga membangun Huntara,”paparnya.
Sedangkan target pembangunan Huntara dari PUPR sebenarnya sebanyak 1200 unit yang dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebanyak 700 unit.
“Target PUPR tahap pertama itu 700 unit. Tetapi kalau misalnya nanti setelah tahap pertama belum cukup. Maka dipenuhi sampai dengan target kedua sebanyak 1200 unit,”urai Longki.
Dia menambahkan proses penanganan pengungsi saat ini masih fokus pada relokasi dan pembangunan Huntara. Sebagaimana peruntukan kegiatan dalam perpanjangan masa transisi Darurat. Sejauh inipun sudah ada masyarakat yang direlokasi ke Huntara siap huni
“Proses relokasi sudah dimulai Kami masih fokus untuk Huntara. Kita selesaikan dulu soal Huntara. Insyaallah kalau semua sudah berjalan baik maka tidak ada lagi masyarakat di shelter,”pungkasnya.
(mdi/palu ekspres)
