BPBD Parimo Ikut Rakornas BNPB di Surabaya

  • Whatsapp

PALU EKSPRES, PARIGI- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, Sabtu 2 Januari 2019.

Pada kegiatan Rakornas tersebut, BPBD Parimo dipimpin langsung Wakil Bupati Parimo, Badrun Nggai.

Rakornas ini dilaksanakan dan diikuti BPBD seluruh Indonesia, bertujuan untuk menyamakan persepsi dan singkronisasi program urusan penanggulangan bencana antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Tema dari kegiatan rakornas BNPB tersebut adalah “Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita” itu, di antaranya bertujuan untuk penyamaan visi- misi dan gerak langkah dalam menghadapi bencana.

Pendalaman sistem informasi berbagai jenis bencana oleh para ahli dalam tim intelijen serta sistim penerapan manajemen (SPM) bidang Penanggulangan Bencana (PB) di Kabupaten/Kota.

Diketahui, kegiatan Rakornas PB ini diikuti kurang lebih 4 ribu peserta dari Provinsi, Kabupaten/Kota. Terdiri dari Kementerian Lembaga, Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta para kepala BPBD, Bappeda, Tokoh Agama, Akademisi, TNI / Polri.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam amanatnya menyampaikan bahwa, kegiatan rakornas sangat penting dilaksanakan guna mengkoordinasikan serta menghimpun kekuatan dalam penanggulangan bencana alam.

“Forum ini sangat strategis dalam mengkoordinasikan dan mengkosolidasikan kekuatan yang dimiliki dalam kebencanaan,” ujar Jokowi.

Presiden juga memerintahkan kepada seluruh BPBD di daerah untuk memperhatikan beberapa hal, di antaranya perencanaan, rancangan, pembangunan di daerah berkaitan dengan penanggulangan bencana.

“Gubernur, bupati, walikota dan bappeda, harus dimulai dengan perencanaan matang untuk penanggulangan bencana karena saat ini Indonesia berada di cincin api,” ungkapnya.

Setiap rancangan pembangunan ke depan, kata Jokowi, harus berlandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana. Bappeda harus memahami mitigasi bencana atau pemetaan bencana, di mana daerah atau tempat yang dianggap aman untuk masyarakat.

“Masyarakat harus betul-betul dilarang untuk masuk ke dalam tata ruang yang memang sudah diberi tanda atau zona merah. Mereka harus taat dan patuh kepada tata ruang tersebut,” tegasnya.

(asw/palu ekspres)

 

Pos terkait