PALU,PE- Akhir tahun ini tata kelola di lingkup pemkot Palu akan dijalankan dengan sistem berbasis informasi teknologi (IT) atau yang disebut elektronic Goverment (e-Gov).
Sistem ini nantinya akan mengintegrasikan seluruh informasi program kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke dalam satu sentral informasi yang dikelolah bagian humas dan protokol.
Kepala Bagian Humas Setda Kota Palu, Akram Agus SE menjelaskan, e-Gov akan memudahkan masyarakat untuk mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan program kegiatan SKPD mulai dari proses penyusunan anggaran, realisasi kegiatan hingga pada pertanggungjawaban. Semuanya bisa diakses melalui situs PPID Kota Palu.
“Ini langkah untuk transparansi penata kelolaan pemerintahan yang dicanangkan oleh Walikota Palu,”kata Akram usai menerima pengelolaan sistem e-Gov dari Walikota Palu H Rusdy Mastura, dalam HUT ke-70 Proklamasi RI , 2015.
Sejauh ini menurutnya perangkat e-Gov telah menghubungkan sekitar 20 SKPD teknis dan delapan kantor kecamatan dengan sentral yang berada di bagian Humas kantor Walikota Palu. Sentral ini dikelola oleh tim e-Gov yang telah mendapat pelatihan khusus tentang IT.
“Dari sentral Humas, sistem e-Gov dihubungkan langsung dengan kabel optik khusus sehingga mampu mengantar data lebih cepat dari biasanya. Itu untuk mempermudah proses pencarian data informasi,”jelasnya.
Lanjut Akram, selain untuk kepentingan tata kelola pemerintahan, jaringan e-Gov juga rencananya akan dipancarkan secara gratis kepada masyarakat ditempat-tempat fasilitas umum seperti taman kota, sekolah dan sejumlah lokasi perkantoran. Dengan begitu katanya, masyarakat khususnya pelajar dan mahasiswa bisa dengan mudah mengkases jaringan internet tanpa harus mengeluarkan biaya.
“Ada wifi yang signalnya itu kita pancarkan melalui sejumlah SKPD termasuk dari sentral PPID yang berada di bagian Humas Kantor Walikota,”ujarnya.
Bersamaan dengan itu lanjutnya, Pemkot juga berencana akan menggelar pelatihan-pelatihan khusus bagi tim pengelola e-Gov yang berada di SKPD. Sebab katanya, untuk menjalankan sistem e-Gov itu memang dibutuhkan tenaga profesional yang ahli pada bidang IT.
“Jadi begitu e-Gov mulai direalisasikan nanti, tak ada lagi hambatan terkait SDM pengelola di masing-masing SKPD,”pungkasnya.(mdi)
