PALU EKSPRES, PALU– Pemerintah Kota Palu akan segera memulai tahapan untuk mempercepat penyaluran dana santunan duka bagi ahli waris korban bencana yang dinyatakan meninggal dunia.
Untuk hal itu pemerintah pusat menetapkan sejumlah syarat agar penyaluran bisa dipercepat. Namun jika melihat syarat yang ditetapkan, maka kemungkinan besar waktu realisasi penyaluran dana santunan masih relatif panjang. Pasalnya banyak tahapan yang harus dipenuhi sebelum dana itu diberikan kepada ahli waris.
Sebagaimana dipresentasikan Kepala Bappeda Palu, Arfan dalam rapat percepatan penyaluran, Rabu 6 Februari 2019 di Kantor Wali Kota Palu.
Syarat yang perlu dipersiapakan antara lain pembentukan tim verifikasi dan validasi sebanyak 45 orang. Tim ini melibatkan dinas sosial, dinas catatan sipil, Tagana, tenaga pelopor Babinsa dari TNI serta Bhabinkamtibmas dari Polri.
Kemudian penyiapan formulir pendataan verifikasi dan validasi korban bencana. Memastikan korban hilang melalui koordinasi dengan lurah setempat. Hal ini kata Arfan untuk memastikan korban telah meninggal dunia dengan bukti berupa surat pernyataan dari keluarga atau pemerintah setempat.
Selanjutnya memastikan korban yang telah dimakamkan dalam pemakaman massal melalui koordinasi kepolisian setempat. Menetapkan SK Tim verifikasi dan validasi korban, membuat surat kepada Kepala BNPB untuk pelibatan Danrem dan Kapolda dalam proses verifikasi dan validasi.
Lalu melaksanakan verifikasi selama lima hari.Membuat berita acara serah terima hasil verifikasi dan validasi korban antara dinas sosial tingkat provinsi dan Kabupaten/kota dan Kemensos sebagai dasar penetapan SK bupati/wali kota.
Selanjutnya mengusulkan dana santunan ahli waris kepada Kepala BNPB dan Menteri Keuangan.
Arfan menejlaskan, ahli waris yang berhak mendapat santunan duka dari pemerintah adalah ahli waris yang anggota keluarganya meninggal akibat bencana dibuktikan akte kematian dari dinas catatan sipil. Sementara bagi ahli waris yang anggota keluarganya hilang dan belum ditemukan akan mendapat santunan duka sesuai ketentuan. Serta ahli waris yang menerima santunan adalah ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku.
Surat keterangan (SK) ahli waris menjadi salahsatu syarat penting bagi keluarga korban meninggal dunia akibat bencana dalam memperoleh dana santunan duka dari pemerintah.
Untuk mendapat SK ahli waris, keluarga korban bisa segera melakukan konfirmasi ke kantor kelurahan sesuai alamat masing-masing. Kesempatan ini akan kembali dibuka sebagai upaya validasi dan verifikasi kebenaran data keluarga korban yang dinyatakan meninggal dunia akibat bencana.
Menurut Arfan, data korban jiwa, meninggal dan hilang yang telah ditetapkan sebelumnya akan dikembalikan kepada pemerintah kelurahan masing-masing untuk kepentingan verifikasi ulang.
“Kalau perlu ditempel di kantor masing masing-masing. Lalu verifikasi ulang siapa yang meninggal dan siapa yang hilang,”jelas Arfan.
Bila perlu kata Arfan, pejabat lurah bisa mengundang kembali warga yang telah melaporkan keluarganya yang meninggal. Untuk memastikan kelengkapan persyaratan dalam memperoleh dana santunan tersebut.
“Pastikan ada keterangan kematian. Keterangan ahli waris dan status hubungan darah dengan korban yang dilaporkan meninggal,”sebutnya.
Jika warga belum memiliki keterangan ahli waris. Maka warga bersangkutan bisa memohon kepada pemerintah kelurahan. Proses penerbitan keterangan ahli waris akan dikeluarkan oleh lurah dan disaksikan camat.
Selain keterangan ahli waris, syarat lain yang perlu dilengkapi ahli waris adalah kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK), surat keterangan kematian, KTP dan KK korban jiwa, surat keterangan dari pemerintah setempat telah tentang korban dan nomor rekening Bank Mandiri.
Berkaitan dengan proses verifikasi dan validasi, Sekresi Kota (Sekkot) Palu yang memimpin jalannya rapat menekankan pejabat lurah harus benar benar cermat dalam mengeluarkan keterangan ahli waris tersebut.
“Jangan sampai nanti ini menimbulkan masalah,”pungkasnya.
(mdi/palu ekspres)
