PALU EKSPRES, PALU– Korban bencana yang terdampak tsunami menolak jika mereka direlokasi ke rencana lokasi pembangunan hunian tetap (Huntap) di Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga Palu. Penolakan ini diungkapkan setidaknya empat perwakilan korban dari Kelurahan Layana, Tondo, Talise dan Kelurahan Lere.
Apalagi beredar informasi bahwa pemerintah akan merelokasi warga terdampak tsunami ke Huntap di Kelurahan Duyu.
Asmir, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Layana, dengan tegas menyatakan penolakannya. Asmir mengaku terdampak langsung di pesisir pantai Kelurahan Layana. Dan kini menempati shelter bersama warga Layana lainnya.
Kepada Palu Ekspres, Senin 11 Februari 2019, Asmir menyebut, dia dan puluhan warga lainnya menekuni usaha meubel. Untuk mendapatkan bahan baku, umumnya diperoleh dari Kecamatan Palu Utara.
“Kalau misalnya kami direlokasi ke Duyu, jarak makin tambah jauh. Ini mempersulit kita menjalankan usaha,”kata Asmir.
Kemudian, sentra perdagangan atas produk meubel, saat ini kebanyakan berada di wilayah Kecamatan Mantikukore. Otomatis kata dia, jika warga direlokasi ke Duyu, akan ada biaya tambahan dalam proses pemasaran itu.
Sebaliknya Asmir mendukung rencana pemerintah untuk membangun Huntap di Kelurahan Tondo Mantikukore. Lokasi tersebut menurutnya, lebih dekat dengan pemukiman maupun sentra industri meubel.
Asmir menyebut, saat ini terdapat sekitar 505jiwa dengan 137 kepala keluarga (KK) terdampak tsunami yang hidup bersamanya di shelter Kelurahan Layana. Selain dari Layana, di shelter itu juga menampung warga yang umumnya berprofesi nelayan dari Kelurahan Mamboro, Tondo, Talise badan Kelurahan Lere. Seluruhnya tegas Asmir, sepakat mendukung relokasi ke Huntap di Kelurahan Tondo, karena pertimbangan jarak yang lebih dekat.
“Setidaknya di Tondo, kami dari Layana itu tidak terlalu jauh daripada ke Duyu,”tukasnya
Selain Asmir, tokoh masyarakat dari Kelurahan Tondo Ngapa, M Thaher, juga demikian. Mendukung jika relokasi warga Tondo Ngapa untuk tidak terlalu jauh dari pemukiman sebelumnya
Ratusan warga dari pesisir pantai Kelurahan Tondo Ngapa kata Thaher, menjalani pekerjaan sebagai nelayan. Mereka umumnya jelas Thaher, sangat ingin apabila direlokasi ke Kelurahan Tondo.
“Karena sulit pak, kalau kita jauh jauh. Setiap hari kami harus mengawasi kapal kapal kami. Kalau direlokasi ke Duyu, sulit kami beraktivitas,”ujar M Taher yang ditemui di rumahnya
Harapan yang sama diutarakan penyintas dari Kelurahan Tondo Duyu yang saat ini menempati shelter di sebuah lapangan di Kelurahan Tondo.
Koordinator shelter, M Rifai menyebut, dia dan sekitar 76 KK lainnya merupakan nelayan yang sehari hari menambatkan perahu di pesisir pantai Kelurahan Tondo. Sulit kata Rifai jika mereka direlokasi ke tempat yang lebih jauh.
“Bisa dibilang setiap hari nelayan itu turun melaut. Kalau jarak relokasi kita dekat itu akan sangat memudahkan kami,”jelasnya.
Rifai mengaku, telah mendapat informasi akan adanya pembangunan Huntap di Kelurahan Tondo, atau tepatnya diseputaran Kampus Untad Palu. Karena itu, pihaknya mengaku mendukung sepenuhnya rencana itu.
“Kami dukung pak, karena jaraknya dekat. Kalau direlokasi ke Kelurahan Duyu, kami pastikan, saya dan warga lainnya akan menolak,”tegasnya.
Warga Kelurahan Talise, pun demikian. Secara pribadi, Ketua RT 1 dan RW1 Kelurahan Talise, Abdillah menyatakan jika warga yang terdampak tsunami di Pantai Talise di relokasi ke Kelurahan Tondo.
Lagi-lagi alasannya karena faktor jarak. Menurut Abdillah, selain nelayan, warga yang terdampak lainnya di pantai Talise menjalankan profesi pedagang kreatif lapangan.
Sementara rencana pemerintah terhadap PKL tersebut akan mendapatkan bantuan lapak usaha di kawasan hutan kota di Jalan Bukit Jabal Nur.
“Artinya, ini lebih dekat lagi kalau misalnya kami direlokasi ke huntap yang berada di kelurahan Tondo,”ucap Abdillah.
(mdi/palu ekspres)
