PALU EKSPRES- Pihak Ahmad Dhani mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, Senin (11/2/2019). Sebab, menganggap ada yang janggal dari perintah penahanan selama 30 hari sebagaimana keputusan majelis tinggi.
Bahkan, Ahmad Dhani menulis surat keberatan atas upaya penahanan terhadap dirinya yang dianggap tidak lazim. Pasalnya, dia sudah mengajukan banding dan ancaman pidana untuk perkara di Surabaya, di bawah 5 tahun.
Ditanya jawaban atas surat keberatan dan permintaan penangguhan penahanan Dhani, Wakil Humas PT DKI Jakarta, James Butar Butar mengatakan tidak bisa memberikan pernyataan banyak. Sebab, sudah termasuk substansi permohonan.
James menjelaskan bahwa penahanan terhadap Ahmad Dhani di Surabaya itu adalah kewenangan dari majelis tinggi.
“Perkara banding apabila memenuhi pasal 21 KUHAP, ada secara objektif atau subjektif di sana, maka majelis hakim tinggi yang dituju itu berwenang untuk melakukan penahanan selama 30 hari,” kata James, Senin (11/2/2019).
Terkait penahanan saat proses banding, memang adalah wewenang Pengadilan Tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 238 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP). Apalagi, jika majelis hakim tingkat pertama mengeluarkan perintah penahanan dalam putusannya.
Kemudian, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) KUHAP, majelis tinggi berhak mengeluarkan perintah penahanan paling lama 30 hari.
Diketahui, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara terhadap Ahmad Dhani. Dalam putusannya juga terhadap Dhani diperintahkan untuk segera dilakukan upaya penahanan.
(agi/jpc)
