PALU EKSPRES, PALU- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulteng akan segera melakukan audit awal laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng tahun anggaran 2018. Salahsatu yang menjadi perhatian BPK adalah terkait Asset daerah yang terdampak bencana.
Rencana audit disampaikan Arief Akranudin selaku tim BPK RI kepada Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulteng Hidayat Lamakarate, Selasa 12 Februari 2019 di ruang kerja Sekdaprov.
Menurut Arief, BPK memberi perhatian khusus terhadap tata kelola keuangan Pemprov Sulteng tahun anggaran 2018 paska bencana. Utamanya terkait inventarisasi Asset daerah yang terdampak.
Namun secara umum, Arief berharap tata kelola keuangan Pemprov Sulteng tahun 2018 dapat terus dipertahankan dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebagaimana empat tahun belakangan.
Sekdaprov Sulteng Hidayat Lamakarate menyatakan, Gubernur pada dasarnya telah memerintahkan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menginventarisir seluruh Asset dengan baik. Termasuk aset yang terkena bencana gempa, tsunami dan likuefaksi.
Hidayat menyebut audit yang akan dilakukan BPK RI atas laporan keuangan sangat penting dilakukan. Sehingga dapat memperbaiki administrasi pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu pula, Hidayat pun menyinggung soal pengelolaan dana bantuan bencana yang masuk melalui rekening pemerintah daerah maupun BPBD. Menurutnya, Gubernur Sulteng telah memerintahkan untuk dikeola dengan baik sesuai ketentuan perundangan undangan yang berlaku.
“Kami akan terus mensupport seluruh kegiatan audit BPK RI terhadap laporan keuangan tahun ini,”demikian Hidayat.
Dalam penyampaian rencana audit, Hidayat didampingi Kepala BPKAD, Bahran, Inspektur Inspektorat Muh. Muchlis serta pejabat BPKAD lainnya.
(mdi/palu ekspres)
