PALU EKSPRES, PALU– Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Doni Monardo menyebut akan memprioritaskan penyaluran dana stimulan perbaikan rumah bagi rumah yang berada di luar zona rawan bencana (ZRB).
“Tak boleh ditunda. Yang rumahnya masuk zona aman harus segera dibangun. Itu prioritas,”kata Doni dalam rapat koordinasi lintas sektor, Senin 25 Februari 2019 di ruang kerja Gubernur Sulteng.
Menurutnya, data jumlah kerusakan rumah yang diterima BNPB dari Gubernur Sulteng antara lain rusak berat sebanyak 30ribu lebih, rusak sedang sebanyak 26ribu lebih dan rusak ringan sebanyak 40ribu lebih.
Terhadap data itu, Doni menyebut kemungkinan besar bisa mengalami perubahan. Ini mengingat karena akan dilakukan validasi dan verifikasi kembali oleh tim gabungan sesuai data by name by adres. Termasuk mengklasifikasi kebenaran tingkat kerusakan rumah.
“Pasti ada perubahan,”ujarnya.
Karena itu pihaknya jelas Doni meminta pemerintah kabupaten/kota untuk memaksimalkan proses validasi dan verifikasi tersebut. Utamanya dalam menetapkan status sebuah rumah apakah termasuk dalam ZRB atau zona aman. Karena pemberian dana stimulan perbaikan rumah diberlakukan dua pola.
Bagi rumah rusak yang masuk dalam ZRB ditetapkan pola relokasi (Ek situ). Sedangkan rumah rusak dalam zona aman ditetapkan sebagai penerima stimulan agar pembangunan bisa dilakukan ditempat sebelumnya (in situ)
“Makanya pemerintah kabupaten kota untuk segera menetapkan status insitu ini,”jelasnya.
Dalam pola insitu jelas Doni, masyarakat harus membangun sendiri rumahnya dengan bantuan dana stimulan. Namun mendapat pendampingan teknis dari tim fasilitator dari berbagai intansi termasuk dari jajaran Polri dan TNI.
“Tujuan pendampingan itu agar rumah yang dibangun kembali itu bisa memenuhi aspek konstruksi tahan terhadap gempa. Supaya maksimal,”ujarnya.
Untuk penyaluran stimulan terhadap pola insitu, Doni dalam kesempatan itu mengaku dalam waktu dekat ini akan kembali menggelar rapat bersama Wakil Menteri Keuangan. Untuk membahas percepatan penyaluran stimulan.
“Hari Kamis pekan ini kami rapat lagi dengan wakil menteri keuangan. Rapat untuk prioritas stimulan itu,”sebutnya.
Mengenai pola penyaluran dana stimulan, salah satu pejabat BNPB, Wati, yang hadir dalam rapat menjelaskan, kemungkinan besar dana itu akan disalurkan ke rekening kelompok masyarakat (Pokmas). Dana bersumber dari kas BNPB kemudian di transfer ke kas pemerintah daerah. Mekanisme penyaluran dana stimulan menurutnya sudah memiliki standar pertanggungjawaban.
“Jadi tidak lagi ditransfer ke rekening masyarakat seperti yang dilakukan di Lombok NTB. Ini supaya tidak kerja dua kali,”jelasnya.
Wati memastikan tidak ada pemotongan dana sebagaimana isu yang banyak beredar. Yang ada kata dia hanya pengembalian. Misalnya untuk rumah rusak berat dengan nilai stimulan Rp50juta. Jika dalam proses pembangunan nanti rumah itu terbangun tidak menghabiskan dana sebesar Rp50juta, maka dana itu akan dikembalikan ke kas negara.
“Pertanggungjawaban dalam konsep pengelolaan keuangan negara bagitu. Kalau tidak tidak habis harus dikembalikan. Jadi tidak ada pemotongan,”bebernya.
Gubernur Sulteng H Longki Djanggola berharap, penyaluran stimulan kiranya dapat dipercepat. Sehingga masyarakat bisa melihat bahwa pemerintah memang benar-benar seirus dalam upaya penanganan bencana ini.
“Kalau bisa sudah ada yang mulai action pak. Biar hanya beberapa rumah saja dulu,”harap Longki.
Rapat itu selanjutnya diisi dengan tanya jawab dari pemerintah daerah dan sektor terkait yang terlibat dalam proses penanganan bencana. (mdi/palu ekspres)
