PALU EKSPRES, PALU – Persatuan Nuta Netra Indonesia (Pertuni) Kota Palu mengajukan sejumlah aspirasi untuk menjadi dasar pijakan pembangunan daerah yang berpihak pada mereka.
Aspirasi itu mereka sampaikan dalam forum musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) inklusi yang digelar Badan Percepatan Pembangunan Daerah (Bappeda) Palu, Kamis 14 Maret 2019.
Juru bicara Pertuni Palu, Yassin menyebutkan perlunya Pemkot Palu melakukan pendataan khusus bagi kelompok difabel. Agar nantinya, Pemkot memiliki basis data khusus kelompok difabel untuk menjadi dasar pijakan dalam program pembangunan yang menyasar kelompok difabel.
Menurut Yassin, kelompok difabel yang belum terdata saat ini berasal dari kelompok disabilitas tuna rungu. Dalam kesempatan itu, Yassin juga meminta pemberian anggaran untuk pendataan tersebut.
Selain pendataan, kelompok difabel juga meminta anggota Pertuni difasilitasi dengan kartu keanggotaan penyandang disabilitas. Pengadaan kelas khusus bahasa isyarat. Pengadaan juru bahasa isyarat, termasuk permintaan pengadaan cafe khusus kaum difabel.
Selanjutnya kata Yassin, kaum difabel perlu mengikuti sosialisasiasi akses Pemilu, pelatihan kecakapan kerja, sosialisasi penyalahgunaan narkoba, layanan akses kesehatan dan akses infrastruktur dan ketersediaan infrastruktur penunjang.
Untuk diketahui, Musrenbang iklusi yang digagas Bappeda dan stakeholder pemerhati kaum marginal telah memasuki tahun ketiga. Musrenbang iinklusi untuk digelar khusus setelah skema Musrenbang tingkat kecamatan usai.
Sedikitnya 15 kelompok masyarakat marginal diberikan akses untuk menyampaikan aspirasi dalam Musrenbang tersebut. Mulai dari dirapel, perempuan korban kekerasan, korban pelanggaran HAM, orang dengan HIV AIDS, orang dengan gangguan jiwa, kelompok lansia, pemulung dan kelompok anak.
Tahun ini Musrenbang inklusi terselenggara atas kerjasama Bappeda Palu, Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI. Pemerintah Kota Palu, Unifa, PKBI, Libu Perempuan, dan KPKST.
(mdi/palu ekspres)
