PALU EKSPRES, PALU – Di tengah upaya penanggulangan bencana, pemerintah Provinsi Sulteng tak ingin kehilangan fokus untuk menurunkan kemiskinan di Sulwesi Tengah. Komitmen ini dikemukakan oleh
Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi Muliono, saat membuka Forum Organisasi Perangkat Daerah Selasa 26 Maret 2019.
Menurut Mulyono, penurunan angka kemiskinan terus menjadi prioritas melalui penguatan mutu modal manusia dan infrastruktur. Hal ini kata dia sejalan dengan, prioritas RPJMD 2016-2021 yakni peningkatan kualitas SDM, penguatan daya saing dan pemantapan jaringan infrastruktur daerah.
Isu kemiskinan kata dia, tidak boleh diabaikan. Terlebih dengan kerusakan infrastruktur akibat bencana September tahun lalu, akan makin menggerus jurang kemiskinan makin dalam. Namun pemerintah provinsi katanya bertekad agar, hal ini segera teratasi dengan membangun kembali sejumlah infrastruktur seperti, pengairan dan persawahan.
Dalam suasana menuju tahap recovery pascagempa, Muliono mengaku kinerja pemerintah mencatat hasil positif. Misalnya pertumbuhan ekonomi Sulteng dalam 2 tahun terakhir, lebih tinggi daripada pertumbuhan nasional yang berkutat di angka 5,17 persen. ”Tahun 2018 tumbuh sebesar 6,3 persen sedikit melambat dari tahun 2017 sebesar 7,14 persen sebagai dampak bencana,” ungkapnya.
Perbaikan pemerataan pendapatan secara individu juga semakin membaik. Ini ditandai penurunan indeks gini yakni dari 0,345 pada 2017 menjadi 0,317 pada 2018.
Akan tetapi persoalan kemiskinan Sulteng masih memprihatinkan walau berhasil turun 0,32 persen, dari 14,01 persen (Maret 2018) menjadi 13,69 persen (September 2018). ”Masih relatif tinggi dibanding dengan nasional tahun 2018 sebesar 9,66 persen,” tambahnya.
Sama halnya IPM Sulteng yang masih lebih rendah dari nasional meski trennya naik tiap tahun yaitu dari 67,47 tahun 2016 menjadi 68,11 tahun 2017 sementara IPM nasional di tahun yang sama tercatat 70,81 poin.
Dengan forum OPD, pemerintah berharap unsur perangkat kerja provinsi dan kabupaten/kota dapat menyinergikan usulan program/kegiatan tahun 2020 berbasis kinerja, tepat perencanaan dan penganggaran serta jelas sasaran.
Sasaran yang dimaksud ialah menumbuhkan ekonomi 6 sampai 7 persen, inflasi 3,5 sampai 4,5 persen, PDRB perkapita 53 sampai 54 juta, indeks gini pada kisaran 0,3 sampai 0,325, menurunkan penduduk miskin sebesar 87 sampai 86,4 persen, tingkat pengangguran 4 sampai 3,3 persen dan meningkatkan IPM pada angka 68,5 sampai 69,5.
(kia/humas)
