PALU EKSPRES, PALU – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu telah menghabiskan anggaran sebanyak Rp 160 miliar lebih untuk membiayai proses pemulihan bencana yang dilakukan sejak Oktober 2018 hingga Maret 2019.
Wali Kota Palu, Hidayat menjelaskan, anggaran tersebut murni berasal dari APBD Kota Palu. Tahun 2018 dana kebencanaan diambil dengan cara pergeseran anggaran.
Menurutnya, dana tersebut digunakan antara lain untuk penyediaan jatah hidup (Jadup) bagi pengungsi sejak Oktober 2018 hingga Maret 2019. Dalam masa tanggap darurat, pergeseran anggaran juga dilakukan untuk memperbaiki ruas jalanan dalam kota yang menjadi kewenangan Pemkot Palu.
“Kita bisa lihat jalanan kita setelah bencana, hampir 90 persen sudah kita perbaiki,” kata Hidayat.
Selain itu, APBD juga digeser untuk pembelian seragam anak sekolah yang menjadi korban bencana sekitar Rp600 juta lebih paska bencana. Membuat flooring (lantai) khusus untuk anak di seluruh shelter pengungsian yang tersebar di Kota Palu.
Selanjutnya untuk tahun 2019, APBD mengalokasikan sedikitnya Rp100 miliar untuk pembangunan infrastruktur dalam kawasan hunian tetap (Huntap) di Kelurahan Tondo Talise, Kecamatan Mantikulore. Termasuk menganggarkan konsolidasi lahan untuk rencana lokasi Huntap di Kelurahan Petobo dan Balaroa.
“Bahkan kita juga berencana lagi menggeser APBD 2019 untuk menanggung logistik beras bagi pengungsi. Mengingat belum ada kejelasan Jadup dari Kementerian terkait,” ujarnya.
Bukan hanya APBD, Hidayat juga mengaku menggalang sejumlah pihak swasta untuk membantu penuhi kebutuhan Huntap bagi pengungsi.
“Karena APBD kita pasti terbatas. Makanya saya jalan keluar untuk melakukan lobi-lobi,” ujarnya.
Dari hasil lobi katanya, Kota Palu setidaknya bisa selangkah lebih maju untuk penyediaan Huntap. Menyusul adanya bantuan dari Yayasan Budha Tzu Chi. Selain itu juga mendapat Huntap dari beberapa yayasan. Termasuk rencana bantuan Huntap dari seluruh wali kota dalam Apeksi.
Bahkan dari hasil lobi, badan ekonomi kreatif (Bekraf) bersedia menggandeng UNDP dan fashion week untuk proses pemulihan ekonomi masyarakat paska bencana.
“Mereka akan membuat program bersama pelatihan membuat benang dan pewarna lokal untuk kepentingan tenun batik. Misalnya mengolah daun kelor menjadi bahan pewarna tenun,”ujarnya.
Termasuk bantuan Bekraf berupa bioskop gerimis bubar (Misbar) untuk melengkapi fasilitas di Hutan Kota Kaombona Palu.
“Ini yang saya dapat dari hasil perjalanan saya. Karena ini janganlah saya disebut sering berkantor di Jakarta,” harapnya.
Karena itu Hidayat menaruh harapan besar agar segala upaya itu tidak dipandang sebelah mata. Karena semua bertujuan untuk pemulihan bencana dan pengembangan ekonomi dan kepariwisataan Kota Palu.
“Kalau ada masalah, ya janganlah kita saling memanas-manasi situasi. Pintu rumah saya selalu terbuka untuk berdialog mencari solusi,” demikian Hidayat.
(mdi/palu ekspres)
