Substansi Pemilu ada di surat suara. Tanpa surat suara,
Tidak ada yang bisa dihitung.
Tidak ada presiden terpilih.
Tidak wakil presiden terpilih.
Tidak ada DPR RI dan DPRD terpilih.
Pun, tidak ada DPD terpilih.
Begitu krusialnya momentum ini, maka peran PPS menjadi kunci suksesnya pemungutan suara yang serentak dilaksanakan di seluruh tanah air ini.
—-
Cerita tentang anggota PPS dan KPPS yang meregang nyawa, akibat kelelahan karena tak sanggup menahan beban kerja, membuat publik tercengang. Kerja di bawah sorotan publik dengan durasi yang pendek diakui bukan pekerjaan gampang. Kerja tepat waktu dengan menihilkan kesalahan adalah target yang ditanamkan dalam benak setiap anggota PPS – jika ia tidak ingin menjadi bulan bulanan publik karena kinerja yang tidak becus.
Beratnya beban pelaksana teknis di level PPS, diakui oleh Sriwahyuni (29) anggota PPS di Kelurahan Buluri – Kecamatan Ulujadi. Sriwahyuni adalah seorang perempuan penyintas tsunami di Kelurahan Buluri. Di pemilu kali ini, ibu dua anak ini mengaku ingin ikut ambil bagian dalam hajatan demokrasi berdurasi lima tahunan itu.
Jauh sebelum mengemban amanah sebagai PPS di Kelurahan Buluri, perempuan berkerudung ini menyadari bakal menghadapi tugas berat. Terutama bekerja di bawah sorotan banyak orang yang menggantungkan peruntungan nasib politiknya di bilik suara, membuatnya harus bekerja hati-hati. Karena itu, integritas menjadi basis moral yang harus dikedepankan.
”Tetap fokus dan menjalankan aturan sebaik-baiknya. Inilah kunci yang harus dipegang,” katanya.
Saat ditahbiskan menjadi anggota PPS Buluri, istri aktivis Aliansi Jurnalis Independen Abdul Rifay ini, mulai menata waktunya. Mengenali medan dan karakter masyarakat setempat adalah hal pertama yang dilakukannya. Pasalnya, Yuni bakal mengawal sedikitnya 7 TPS yang menjadi tanggungjawabnya di wilayah itu. Karena itu, mengenal karakter masyarakatnya menjadi penting.
”Komunikasi dengan masyarakat harus lancar. Jika terjadi masalah di TPS bisa segera diselesaikan,” kilahnya.
Kebetulan, mayoritas warga Buluri adalah kerabat dekatnya, maka komunikasi menjadi lebih terbuka. ”Namun saya harus tetap hati-hati. Ini peristiwa politik. Dinamikanya berbeda dengan masalah sosial lainnya. Karena itu saya berusaha menguasai aturan main tentang kepemiluan selebihnya tawakal saja,” katanya.
Pada Rabu 17 April saat prosesi pungut hitung dimulai secara serentak, Yuni mengaku meninggalkan rumahnya pukul 08.00. Ia berkeliling pada 7 TPS di wilayah Kelurahan Buluri yang menjadi tanggungjawabnya. Antara lain di TPS 04, 05, 06, 07, 09 dan TPS 09. Dalam benaknya, saat-saat tertentu, ia bisa ”lari” ke rumahnya melihat dua anaknya yang masih kecil-kecil. Namun dalam perjalanannya, ia harus mengontrol TPS hingga di wilayah Salena. Rekannya berhalangan ke KPU Kota Palu. Mau tak mau, ia harus menggantikannya. Total 11 TPS yang dikontrolnya.
”Beruntung tidak ada kendala serius. Semua bisa diatasi pada saat itu juga,” katanya puas.
Banyaknya TPS yang harus dikontrol dan luasnya medan yang dilalui, membuatnya urung bertemu dengan anak-anaknya.
Pada hari pencoblosan, Rabu 17 April lalu, Yuni mengaku meninggalkan rumah pukul 08.00 dan baru kembali lagi keesokan harinya pukul 10.00 pagi. Semalam suntuk, ia tidak tidur. Memastikan proses perhitungan berjalan lancar. Jika ada kendala, diupayakan bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah bersama saksi dan penyelenggara.
”Pada malam itu, saya sampai lupa makan dan tidak tidur. Saya roadshow ke TPS TPS, memastikan semua berjalan lancar tidak ada kendala serius yang bisa menghambat proses perhitungan,” jelas perempuan lulusan sekolah broadcasting Palu ini.
Diakui, pemilu serentak kali ini, memang menguras fisik dan psikis. Jika mental tidak kuat, maka petugas PPS pun bisa ambruk. Saat pencoblosan diikuti penghitungan suara yang memakan waktu berjam-jam, berikutnya adalah merekap jumlah pemilih, baik itu DPTB, DPK maupun jumlah pemilih yang ada di wilayah itu.
”Di sini juga repotnya minta ampun. Karena jumlah surat suara yang terpakai harus sinkron dengan jumlah surat suara yang diterima dari KPU dan cocok pula dengan jumlah pemilih. Jika tidak sinkron, berarti ada masalah. Dan pasti ribut,” jelasnya.
Di satu sisi, belum semua petugas di TPS maupun saksi memahami proses yang berbelit ini. Karena itu, sebagai petugas PPS, hal-hal begini harus diterangkan lagi sehingga ada keseragaman pemahaman selama proses rekapitulasi. Jarak wajtu antara penghitungan dan penandatanganan dokumen berita acara, waktunya bisa sangat panjang.
Setelah semua rampung maka PPS kembali harus menandatangani berkas dokumen C-KPU dan C1-KPU untuk selanjutnya dibawa ke pleno tingkat KPU. ”Total ada 44 salinan yang harus ditandatangan. Jika diakumulasi dengan 5 kertas suara maka total ada 220 dokumen yang harus ditandatangani. Makanya kita baru bisa rampung jam 10 keesokan harinya,” ulasnya.
***
Sejak mengemban amanah menjadi anggota PPS, Yuni mengaku sering meninggalkan dua anaknya yang masih kecil untuk rapat-rapat di kelurahan maupun kecamatan. Sesekali juga ke kantor KPU Kota Palu di kompleks kantor wali kota Palu.
Sebenarnya berat baginya untuk meninggalkan dua anaknya yang masih bocah. Bayangan musibah masih terngiang setiap saat ia membayangkan peristiwa kelam September tahun lalu itu. Yuni dan dua anaknya adalah penyintas yang selamat dari amukan tsunami yang melumat rumah kerabatnya di Kelurahan Buluri. Beberapa anggota keluarganya wafat pada peristiwa itu. Beruntung, ia selamat setelah lari dengan membopong dua anaknya setelah lari ke tempat aman.
Kejadian gempa 6,7 SR di Bangkep beberapa waktu lalu yang goncangannya terasa hingga di Palu, diakuinya sempat menghantuinya. Ia merasa tak ingin jauh-jauh dari rumah dan kedua anaknya. Namun di depannya ada tugas mulia yang harus ditunaikan. Hingga akhirnya, ia memilih meninggalkan anak-anaknya untuk menunaikan tugas penting ini. Sebagai penyintas, Yuni ingin menyumbangkan tenaga dan fikirannya untuk tegaknya demokrasi di negeri ini. Di negeri yang dicintainya.
(yardin hasan/palu ekspres)
