PALU EKSPRES, PALU – Salinan hasil rekapan hasil perhitungan suara (C1 Plano) di tempat pemungutan suara (TPS) wajib diberikan kepada saksi, pengawas termasuk ke panitia pemungutan suara (PPS) tingkat kelurahan/desa. Namun yang terjadi di Palu, mayoritas kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) tidak memberikan salinan tersebut
Hal tersebut menjadi temuan Bawaslu Palu dalam pelaksanaan Pemilu 17 April tahun 2019.
Ketua Bawaslu Palu, Ivan Yudartha menjelaskan, terhadap temuan itu pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi ke KPU. Yang meminta salinan hasil rekapitulasi suara tersebut harus dibuka saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK).
Selanjutnya salinan tersebut diberikan kepada saksi dan pengawas TPS. Salinan rekapan itu harusnya juga diberikan pada PPS untuk kemudian ditempelkan selama 7 hari paska Pemilu.
“Hampir semua KPPS di Palu tidak memberikan salinan itu. Bahkan pengawas TPS Bawaslu pun banyak yang tidak diberikan,” kata Ivan, Minggu 21 April 2019 di kantornya.
Petugas KPPS kata Ivan, dalam prakteknya langsung memasukkan salinan rekapan ke dalam kotak suara. Sehingga tak ada salinan yang diberikan ke Saksi dan pengawas.
Menurut dia hal tersebut seharusnya masuk dalam kategori Pidana Pemilu. Akan tetapi, setelah didalami, penyebab utamanya karena petugas KPPS umumnya tidak memahami aturan tersebut.
Mengingat pula, rata-rata petugas KPPS adalah rekrutan baru yang belum pernah melaksanakan tugas sebagai KPPS.
“Barangkali juga karena kurangnya sosialisasi,”ujarnya.
Oleh karena itu pihaknya mengambil kesimpulan hal itu terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan.
“Kalau ternyata hasil pendalaman kami itu ada unsur kesengajaan, maka ini bisa dipidanakan,”jelasnya.
Ivan menambahkan, kesempatan bagi saksi maupun pengawas TPS mendapatkan salinan tersebut masih bisa dilakukan pada saat proses rekapitulasi tingkat PPK yang saat ini masih terus berjalan.
“Rekomendasi kotak suara harus dibuka untuk mengambil salinan tersebut,”demikian Ivan.
(mdi/palu ekspres)
