PALU EKSPRES, PALU – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Palu memastikan akan ada verifikasi lagi bagi calon penerima dana stimulan perbaikan rumah akibat bencana. Verifikasi kali ini untuk menyeleksi calon penerima berdasarkan kepemilikan sah atas bangunan rumah yang dilaporkan.
Saat ini dinas Pekerjaan Umum (PU) Palu juga sedang menyelesaikan verifikasi rumah berdasarkan tingkat kerusakannya. Yakni rusak berat, sedang dan ringan.
Berbeda dengan tim sebelumnya, tim verifikasi lanjutan akan dilengkapi intansi badan pertanahan nasional (BPN) untuk membenarkan bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan.
Termasuk dari Dukcapil terkait administrasi berupa KK dan NIK
“Dinas PU memverifikasi kondisi bangunan. Sedangkan verifikasi lanjutan lebih pada aspek kepemilikan sah rumah yang dilaporkan,”jelas Kepala BPBD Palu, Fresly Tampubolon, Senin 22 April 2019.
Saat ini pihaknya sedang mempersiapkan rapat verifikasi lanjutan.
Syarat yang harus dipenuhi calon adalah bukti sah kepemilikan bangunan atau rumah. Ini untuk klarifikasi terhadap data calon sesuai dengan syarat sebagai calon penerima stimulan yang akan ditetapkan kemudian.
“Contoh misalnya apakah seorang warga memiliki rumah yang dilaporkan sewa atau menumpang. Harus ada bukti kepemilikan sah.
Kalau ternyata ada yang cuma sewa atau menumpang maka itu akan dieliminasi,”terang Fresly
Verifikasi nantinya akan dilakukan terhadap 1.594 unit rumah rusak berat. Jumlah unit rumah ini didapat setelah menyesuaikan alokasi anggaran stimulan untuk kota Palu dari BNPB RI yaitu Rp82,1 miliar lebih.
Menurut dia, setelah disusun bersama BNPB dalam bentuk rencana anggaran biaya (RAB), jumlah rumah yang terakomodir dengan anggaran itu sebanyak 1.594 unit. Karena masih harus dialokasikan untuk petugas fasilitator dan tenaga teknis lainnya.
“Usulan awal 1.050 unit, setelah dldibahas bersama BNPB berdasarkan kuota anggaran. Maka data terkahir yang ditemukan sebanyak 1,594 unit.
Karena dana yang diberikan ke Palu Rp82,1 miliar lebih, itu sudah termasuk biaya tenaga fasilitator, pendamping dan tenaga teknis,” ujarnya.
Saat ini pihaknya lanjut Fresly, sedang mempersiapkan pelaksanaan rapat teknis penyusunan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis). Setelah itu Juklak akan disahkan BNPB sedangkan Juknis oleh BPBD Provinsi Sulteng.
Setelahnya, masuk proses verifikasi syarat kepemilikan rumah. Untuk Kemudian membentuk kelompok masyarakat (Pokmas) seusai dengan jumlah satuan yang ditetapkan. Langkah berikutnya penyiapan fasilitator. Setelah siap baru dilakukan penyaluran dana ke rekening Pokmas.
“Sekaligus masuk proses penyusunan RAB yang didampingi fasilitator terhadap Pokmas,”paparnya.
Pokmas akan di SK kan oleh lurah ditingkat kelurahan. Sedang fasilitator di SKkan oleh wali kota. Tapi sebelumnya Pemkot akan menyurati Kementrian PUPR untuk meminta fasilitator yang akan di SK kan selanjutnya.
Dana stimulan kata dia akan disalurkan ke rekening Pokmas.
Tidak diberikan dalam bentuk barang sebagaimana santer informasi yang beredar luas. Fasilitator akan menuntun Pokmas untuk mengelola dana pelaksanakan pembangunan. Dalam Juklak setiap Pokmas direncanakan berjumlah 10 warga terdampak.
Bila jumlah unit rumah sebanyak 1.594, maka akan ada sedikitnya 160 Pokmas yang akan terbentuk.
“Berdasarkan bimbingan fasilitator, Pokmas inilah yang akan membeli material sesuai RAB yang disusun bersama,”urainya.
Soal target waktu penyaluran, akan disesuaikan dengan kecepatan proses verifikasi. Oleh sebab itu waktunya relatif, tak bisa ditentukan.
“Kalau cepat kita penuhi syarat penerima, tinggal buat Pokmas lalu disalurkan sesuai ketentuan,” ucapnya.
Fresly mengaku pengelolaan dana stimulan harus mengedepankan asas kehati hatian. Tidak boleh terburu buru agar tidak terjadi kesalahan yang berakibat pada pelanggaran hukum.
“Harap dimaklumi, kehati hatian itu bukan sebagai bentuk menunda nunda. Kalau misalnya kita buru buru, terus terjadi kesalahan. Siapa yang mau bertanggung jawab. Artinya mari kita semua bekerja sama dan bersabar,”pungkasnya.
(mdi/palu ekspres)
