PALU EKSPRES, PALU– Gubernur Sulteng Longki Djanggola menyatakan secara garis besar penyelenggaraan pemerintahan melalui biaya APBD tahun 2018 terselelenggara dengan baik dan optimal. Itu karena terlaksananya berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD.
Disamping untuk pemenuhan kebutuhan belanja tidak langsung, kebijakan umum belanja daerah tahun 2018 kata dia juga diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD.
Diantaranya untuk mencapai target indikator indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan program prioritas lainnya serta mendukung program prioritas nasional.
Demikian Longki saat membacakan pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2018 dalam rapat paripurna ketiga masa sidang kesatu tahun 2019, Senin 22 April 2019 di DPRD Sulteng.
“Kita patut bersyukur bahwa pada tahun 2018, kemampuan APBD kita terus meningkat. Realisasi APBD Rp3.858.389.771.123,06 atau 100,71 persen dari target Rp3.831.056.066.096,00,”kata Longki dalam sambutannya.
Menurut Longki, untuk meningkatkan pendapatan daerah, berbagai upaya telah dilakukan. Mulai dari penerapan pajak profresif setiap tahun. Menyusun potensi pungutan pemerintah khususnya potensi sumber daya alam. Mengoptimalkan penerimaan daerah dengan cara membenahi manajemen data penerimaan PAD.
Kemudian pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah khususnya sistem online perpajakan.
Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, provinsi dan OPD
Mengoptimalkan kinerja BUMD, meningkatkan pelayanan melalui SAMSAT keliling dan penegakan hukum sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta pemutakhiran data kendaraan bermotor.
Gubernur mengakui pemerintah melalui kementerian dan lembaga memberikan dana tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten kota atau pemerintah Desa untuk melaksanakan segala urusan pemerintahan alokasi tugas pembantuan untuk provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018 sebesar Rp 500.606.146.000. yang terdiri dari pembantuan provinsi Rp358.555.949.000 dan tugas pembantuan Rp142.050.197.000.
Dana tugas pembantuan lanjut Gubernur di alokasikan oleh 4 Kementerian kepada enam organisasi perangkat daerah yaitu Kementerian Pertanian Kementerian Sosial Kementerian Pekerjaan Umum dan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Adapun hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai selama tahun 2018 antara lain pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2018 sebesar 6,30 %, PDRB Sulteng mengalami peningkatan menjadi Rp 50,18 juta pada tahun 2018, perkembangan inflasi kota Palu cenderung meningkat.
Ketimpangan pemerataan pendapatan individu yang dilambangkan oleh indeks gini di provinsi Sulawesi Tengah Mengalami penurunan tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Tengah juga mengalami penurunan dan dari sisi Ketenagakerjaan tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Tengah pada tahun 2018 relatif rendah dibandingkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017.
“Capaian keberhasilan ini Tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak dan seluruh elemen masyarakat Sulawesi Tengah khususnya berkat terjadinya kerjasama dan suasana harmonis antara jajaran eksekutif dengan Ketua, wakil ketua dan seluruh anggota DPRD provinsi Sulawesi Tengah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah selama tahun 2018,” pungkas gubernur.
(Humas)
