PALU EKSPRES, PALU – Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulteng merekomendasikan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sebanyak 47 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 10 Kabupaten dan Kota di Sulteng.
Data dari Bawaslu Sulteng pada Selasa 23 April 2019 sekitar pukul 09.45 WITA menyebutkan, dari jumlah tersebut masing-masing di Kabupaten Poso 16 TPS, Donggala 4 TPS, Tolitoli 2 TPS, Morowali 3 TPS, Banggai Kepulauan 1 TPS, Parigi Moutong 2 TPS, Tojo Una-una 3 TPS, Kota Palu 12 TPS, Banggai Laut 1 TPS, dan Morowali Utara 3 TPS.
Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen menyebutkan, potensi dilakukannya PSU di sejumlah TPS tersebut merujuk pada ketentuan pasal 372 UU nomor 7 tahun 2017, khususnya pada ayat (2) huruf (d). Diungkapkannya, mayoritas pelanggaran yang ditemukan terjadi di beberapa TPS tersebut, akibat adanya pemilih yang memiliki KTP-el tidak sesuai atau di luar dari domisili TPS tersebut tanpa membawa formulir A5.
“Mayoritas ada pemilih di luar dari domisili sesuai yang tercantum dalam KTP-el tanpa membawa formulir A5.
Misalnya di TPS 7 Kayamanya Kabupaten Poso, ditemukan 5 orang pemilih tanpa membawa formulir A5 dan telah melakukan pencoblosan,” kata Ruslan, di ruang kerjanya, Selasa 23 April 2019.
Contoh lainnya lanjut Ruslan, di TPS 8 Kayamanya Sentral Kabupaten Poso, ada petugas KPPS yang memberikan 2 surat suara Pilpres kepada salah seorang pemilih, sehingga terdapat selisih antara pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang telah digunakan.
“Di Poso Pesisir Toini ada TPS 1 dan 4 masing-masing ditemukan 4 orang tanpa membawa formulir A5 namun sudah melakukan pencoblosan.
Lalu di TPS 6 Toini juga ditemukan 3 orang menggunakan 2 KTP-el dan KK dari luar Kelurahan tanpa membawa formulir K5,” sambungnya.
Dijelaskannya lagi, berdasarkan ketentuan Panwaslu di tiap Kecamatan menyampaikan rekomendasi ke PPK, yang nantinya oleh PPK menyampaikan atau meneruskan ke KPU setempat untuk ditetapkan PSU sepuluh hari setelah pemungutan suara atau pada tanggal 27 April 2019.
Olehnya, ia mengingatkan kepada KPU selain memastikan jadwal juga memastikan ketersediaan logistik di masing-masing TPS yang dilakukan PSU.
Terkait potensi sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan petugas KPPS di sejumlah TPS tersebut, Ruslan menyebut saat ini masih sebatas berpotensi pelanggaran administrasi.
“Nanti dilihat akibat kelalaian ini. Pertama paling merujuk itu potensi sanksi pelanggaran kode etik, karena ini kan sifatnya administrasi. Kami belum menerima atau mendapat bukti terkait pelanggaran pidana. Lebih pada pelanggaran administrasi,” tandasnya.
(abr/palu ekspres)
