PALU EKSPRES, PALU– Pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk kepentingan politik menjelang Pemilu 2019 mencuat di Kota Palu. Pembagiannya disebut-sebut telah dimanfaatkan orang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan politik.
KIS merupakan salah satu kartu sakti yang diluncurkan Presiden RI Joko Widodo melalui Kementerian Sosial.
Isu itupun dibenarkan Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Said.
Pasha, sapaan akrab Wakil Wali Kota Palu kepada Palu Ekspres mengaku mendapat informasi itu dari masyarakat dan sejumlah Anggota DPRD Palu.
Menurut dia, informasi ini harus ditindaklanjuti agar tidak menjadi preseden buruk bagi Pemkot Palu.
“Ada pemanfataan program KIS yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Artinya ini baru informasi. Karenanya harus di kroscek kembali,”ungkap Pasha usai melantik pejabat eselon IIb lingkup Pemkot Palu, Kamis 25 April 2019 di kantor Wali Kota Palu.
Hanya saja sebut dia, informasi yang diterima sejauh tidak lengkap apakah dimanfaatkan untuk kepentingan politik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden atau kepentingan calon legislatif.
“Artinya kepentingan politik.
Apakah itu Pilpres atau Pileg. Cuma kan ini masih rancu ada yang bilang untuk calon Presiden ada juga untuk pemilihan legislatif,”ujarnya.
Untuk hal ini, Pasha telah meminta kepala Dinas Sosial Kota Palu untuk menelusurinya.
“Mungkin bisa cek kebawah.
Bidang yang urusi KIS itu sendiri. Saya tadi bertanya bukan mengaminkan apa yang menjadi isu tersebut,”jelasnya.
Jika kemudian hal itu memang benar terjadi, maka imbuh Pasha, harus segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak menjadi preseden buruk bagi Pemkot Palu
“Justru saya menayakan bila benar maka harus kita tindak. Apabila tidak, ya berarti isu ini tidak benar,”sebutnya.
Sebelumnya usai melantik pejabat eselon II, Pasha juga mengemukan isu tersebut.
“Dapat informasi bahwa kartu KIS Dinas sosial itu digunakan untuk kepentingan politik salahsatu pasangan calon,”beber Pasha dalam sambutannya.
Karena itu dalam kesempatan tersebut, dia meminta pejabat Kepala Dinas Sosial Kota Palu yang baru saja dilantik yaitu Agus Munandar untuk menelusuri informasi itu dalam jajarannya.
“Saya mohon pak Agus dan pak Abidin berkoordinasi. Apabila benar tolong dilaporkan kepada saya.
Dari informasi seperti itu saya tidak mau kita selaku pemerintah disalahkan,”tegas Pasha.
Kepada mantan kepala dinas sosial, Abidin dan kepala dinas sosial yang baru, Agus Munandar, Pasha memohon untuk saling koordinasi.
“Pak Agus diposisi itu tolong cek kebenarannya. KIS itu diedarkan dimana saja. Apakah hanya di 1 wilayah atau lebin. Dan siapa saja yang menerima itu. Apakah benar untuk kepentingan politik atau tidak,”ucapnya.
Menurut Pasha, dirinya tidak bermaksud menyalahkan mantan pejabat kepala dinas sosial, Abidin. Selain semata-mata untuk kepentingan konfirmasi kebenarannya.
“Agar ada konfirmasi dari kita selaku Pemkot Palu,”demikian Pasha.
(mdi/palu ekspres)
