PALU EKSPRES, PALU – Salah satu NGO yang bergerak di bidang penanggulangan bencana, CBM Together We Can Do More, bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) siaga bencana, yang dikhususkan bagi para perempuan dan penyandang disabilitas, di Kota Palu, yang dimulai pada Senin 29 April 2019 dan dijadwalkan hingga Selasa 30 April 2019.
Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta yang merupakan perwakilan dari para guru Sekolah Luar Biasa (SLB), organisasi penyandang disabilitas, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), dan Gerakan Untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin).
Pejabat Country Humanitarian Manager CBM Indonesia, Tanty S. Reinhart Thamrin menjelaskan, bimtek tersebut merupakan kerja sama antara pihaknya dengan Kemensos RI dan BNPB dalam menyambut Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB), yang digelar secara rutin di seluruh wilayah Indonesia bersama dengan seluruh stakeholder lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.
Ia menuturkan sasaran Bimtek dengan menggandeng perempuan, karena CBM menyadari bahwa informasi dapat cepat menyebar dengan mendidik perempuan. Selain itu, terkait penyandang disabilitas, menurutnya masih banyak terjadi masyarakat yang masih lupa dengan keberadaan para penyandang disabilitas, yang tidak memiliki akses sebagaimana masyarakat lainnya pada saat terjadinya bencana.
Terkait hal itu, ia mencontohkan masih ada penyandang disabilitas yang sangat kesulitan dalam mendapatkan informasi tentang peringatan dini atau informasi terkait jalur evakuasi yang benar. Sedangkan Kota Palu dipilih sebagai salah satu daerah digelarnya Bimtek tersebut, karena CBM bersama Kemensos dan BNPB memiliki program penanggulangan bencana di Palu.
“Tujuannya agar teman-teman perempuan dan penyandang disabilitas tidak hanya menjadi objek, namun juga subjek pada upaya penanggulangan bencana,” ujar Tanty, ditemui di sela-sela pemberian materi bagi peserta.
Ia menjelaskan, bahwa salah satu tujuan utama Bimtek tersebut adalah CBM ingin membuat sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berkaitan dengan evaluasi penyandang disabilitas, agar benar-benar aktif terlibat pada perencanaan, pengelolaan dan tanggap darurat kebencanaan.
“Untuk hari kedua akan diikuti oleh unsur pemerintah lokal, seperti Basarnas, BPBD dan Dinas Sosial,” pungkasnya.
(abr/palu ekspres)
