PALU EKSPRES, PALU – Dana bantuan stimulan perbaikan rumah rusak untuk Kota Palu saat ini sudah berada di Bank Mandiri sebesar kurang lebih Rp82 miliar. Dana yang berasal dari dana siap pakai Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) tersebut sebagian akan digunakan untuk membiayai kegiatan pendampingan dan fasilitator pemanfataan stimulan
Rencananya dana itu akan disalurkan kepada 1.594 pemilik rumah dalam kategori rusak berat akibat bencana yang tersebar di 46 kelurahan se Kota Palu.
Kepala Bappeda Palu, Arfan menjelaskan, 1.594 tahap pertama merupakan data rumah yang telah melalui proses asesmen oleh PUPR yang dilakukan sepanjang Oktober sampai dengan Desember 2018.
“Sebelumnya sudah ada yang diasessmen. Dan jumlah 1.594 itu sudah kami ajukan ke BNPB,”jelas Arfan dalam rapat kesiapan penyaluran stimulan, Selasa 7 Mei 2019 di kantor Wali Kota Palu.
Menurut dia, data tersebut masih harus kembali di verifikasi dan validasi. Untuk mengecek kebenaran status hukum kepemilikan rumah dan bangunan. Termasuk mengecek kembali kebenaran data tingkat kerusakan yang terdata.
Sebab katanya, tidak menutup kemungkinan dari data itu masih bisa ada yang dieliminasi lalu digantikan dengan yang benar benar memenuhi syarat.
“Untuk hal ini kami meminta pejabat lurah memverifikasi lagi nama nama tahap pertama. Kalau ada perubahan segera dilaporkan ke Bappeda, atau dinas pekerjaan umum,”sebut Arfan.
Arfan menambahkan, stimulan hanya diberikan untuk rumah rusak berat dalam zona hijau. Yang penyebab kerusakan karena garis sesar atau gempa. Bukan karena tsunami dan likuefaksi. Sedangkan rumah rusak berat atau hilang dalam area zona merah akan mendapat perlakuan untuk relokasi menuju hunian tetap.
“Penanganannya berbeda antara yang zona merah dan zona hijau,”bebernya.
Sementara itu Kepala BPBD Palu, Fresly Tampubolon menjelaskan, pemanfaatan dana stimulan yang ada saat ini untuk sementara akan mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah. Mengingat sejauh ini belum ada pedoman pelaksanaan yang ditelurkan BNPB.
“Sudah ada Pergub Sulteng yang diterbitkan untuk menjadi panduan pelaksanaan pengelolaan dana stimulan,”jelasnya.
Dana baru dapat dilakukan setelah kelurahan membentuk kelompok masyarakat (Pokmas) di wilayah masing-masing. Akan tetapi, sebelum pembentukan Pokmas, nama-nama warga yang telah ditetapkan sebagai penerima tahap pertama perlu diverifikasi lagi berkaitan dengan status kepemilikan rumah.
Setelah proses verifikasi, nama-nama yang dianggap telah memenuhi syarat, selanjutnya akan ditetapkan dalam surat keputusan sebagai calon penerima stimulan. Untuk kemudian ditetapkan oleh lurah menjadi Pokmas yang terdiri 10 sampai dengan 20 orang per kelompok.
“Data yang ada sekarang statusnya baru sebatas data kerusakan rumah. Nanti setelah Verivali, baru mereka ditetapkan sebagai calon penerima,”demikian Fresly.
(mdi/palu ekspres)
