Rusman Ramli. Foto: HAMDI ANWAR /PE
PALU EKSPRES, PALU- BADAN Kehormatan (BK) DPRD Palu menilai laporan terhadap Alimuddin H Alibau yang diajukan Ketua DPRD Palu Ishak Cae, tidak termasuk pelanggaran kode etik. Karenanya BK tidak mengeluarkan keputusan maupun rekomendasi terkait laporan tersebut.
Alimudin sebelumnya diadukan ke BK. Dia diangggap telah mencemarkan nama baik kelembagaan DPRD karena menyebut adanya dugaan aliran dana Rp2Miliar paska pembayaran hutang pembangunan jembatan IV. Keterangan itu disampaikan melalui media massa.
Ketua BK DPRD Palu, Rusman Ramli menjelaskan, pihaknya tidak melihat ada unsur pencemaran dari permasalahan ini. Karena keterangan yang dikemukakan dimedia massa hanya sebatas dugaan.
“Jadi tidak perlu ada rekomendasi karena tidak ada pelanggaran kode etik,”jelas Rusman, Senin 13 Mei 2019.
BK menurut Rusman hanya memberi masukan kepada Alimudin agar tidak terburu-buru memberi keterangan pers jika menyangkut nama kelembagaan. Ruang untuk itu jelasnya juga diatur dalam tata tertib (Tatib).
“Secara lisan kami ingatkan agar jika ada masalah seperti itu lagi harus lebih bijak lagi,”beber Rusman.
Meski begitu pihaknya lanjut Rusman tetap mempersilahkan para pihak untuk melanjutkan permasahan ini ke ranah hukum. Misalnya jika Ketua DPRD sendiri berkeinginan ingin meneruskan laporannya ke polisi.
“Justru sebenarnya masalah dugaan itu yang menarik untuk dikembangkan. Tapi itu bukan ranah BK,”demikian Rusman.
Untuk diketahui Ketua DPRD Palu memang berencana membuat laporan polisi terhadap keterangan Alimudin yang menyebut dugaan aliran dana Rp2Miliar ke DPRD Palu. Namun hal itu dilakukan jika BK DPRD mengeluarkan semacam rekomendasi untuk meneruskan laporan polisi tersebut.
(mdi/palu ekspres).
